Terbukti Lakukan Tindak Pidana Pemilihan, Empat Orang Dijatuhi Hukuman Penjara
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Waropen, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen memutuskan empat orang mendapat kurungan penjara. Para terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak melaksanakan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dihukum karena melakukan tindak pidana pemilihan.

Ajak Pemilih Pemula Jadi Pengawas, Bawaslu Papua Teken MoU Dengan Dinas Pendidikan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua melakukan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran pelajar sekolah atau pemilih pemula tentang proses pemilu di Indonesia. 
 
Ten Days of the 2020 Pilkada Campaign, Face-to-Face Method Still Occurs in 256 Regions
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar revealed that face-to-face campaigns are still a weapon for candidate pairs (candidate pairs) to gain votes in the 2020 Pilkada. This can be seen from the data on the results of Bawaslu supervision in the first ten days since the campaign stage. starting 26 September 2020.

Sepuluh Hari Kampanye Pilkada 2020, Metode Tatap Muka Masih Terjadi di 256 Daerah
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan kampanye tatap muka secara langsung masih menjadi senjata para pasangan calon (paslon) untuk bisa mendulang suara pada Pilkada 2020. Hal tersebut terlihat dari data hasil pengawasan Bawaslu pada sepuluh hari pertama sejak tahapan kampanye dimulai 26 September 2020.

Dewi: Netral adalah Kunci Sukses Pengawasan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan bahwa dalam penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah (pilkada) maka seorang pengawas harus memiliki integritas dan penting untuk bertindak netral selama melakukan kegiatan membina semua jajaran sehingga tidak ada satupun tahapan yang terlewatkan. Hal ini disampaikan Dewi pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penelusuran/Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 di Banjarmasin, Selasa (6/10/2020).

Gakkumdu Kalsel Tindak Lanjut Dugaan Pidana Politik Uang dan Pelanggaran Netralitas ASN
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan satu kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua kasus pidana pada hari ke 60 menjelang pemungutan suara pilkada serentak yang tercatat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan.

Fritz: Peran Mahasiswa dan Masyarakat Tangkal Hoaks Pilkada 2020 Tak Tergantikan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membutuhkan peran dari banyak pihak untuk menangkal berita hoaks di media sosial (medsos), salah satunya dari mahasiswa. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang partisipasi masyarakat dan mahasiswa akan memperkuat pengawasan konten hoaks di medsos pada Pilkada Tahun 2020.

Abhan: SKPP Perkuat Peran dan Fungsi Bawaslu Ciptakan Pemilu Demokratis dan Berintegritas
Ditulis oleh : hendru pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan optimistis pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa memperkuat peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

Buka SKPP Angkatan III, Afif Harap Pengawasan Pemilu Bisa Masuk Kurikulum Sekolah
Ditulis oleh : hendru pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) angkatan III gelombang I resmi dibuka. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan SKPP merupakan ikhtiar Bawaslu untuk meningkatkan peran partisipatif ditingkat masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan. Dia juga berharap SKPP bisa masuk dalam kurikulum pendidikan.

"SKPP merupakan bagian dari ikhtiar untuk menguatkan pemilih dan elemen masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan," ujarnya, Senin (5/10/2020).

Bagja Minta Bawaslu Daerah Tertibkan APK 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
 
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Daerah untuk menertibkan APK yang menyalahi aturan. Menurutnya perlu kerjasama dalam menertibkan APK dengan instansi lainya. 
 
Sepekan Masa Kampanye, Bawaslu Keluarkan 70 Surat Tertulis Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Selama sepekan masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah keluarkan 70 surat tertulis kepada para perserta yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam diskusi daring bertajuk Media dan Pilkada: Antara Peran Kritis dan Ancaman Infeksi yang digelar Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Senin (5/10/2020).

SEKJEN IMBAU PENGELOLA ANGGARAN BAWASLU PAHAMI DEMOKRASI PEMILU
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Natuna, Badan Pengawas Peilihan Umum –  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengimbau para pengelola anggaran supaya paham tentang demokrasi pemilu dan lembaga pengawas pemilu, bukan hanya menjalankan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan secara administratif atau hanya memahami teknis administrasi dan keuangan saja. “Tenaga pengelola anggaran Bawaslu harus punya wawasan tentang demokrasi pemilu dan lembaga pengawas pemilu.

Abhan Minta Bawaslu Daerah yang Gelar Pilkada Bentuk Pokja Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Ngada, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 membuat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Menurutnya Pokja tersebut guna memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lainnya dalam mencegah penyebaran covid-19 saat pelaksanaan tahapan pilkada.

Apresiasi Pangawas Ad hoc Awasi Pilkada saat Pandemi, Abhan Ingatkan Tugas Utama
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Kefamenanu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi para penngawas ad hoc (sementara) yang tetap semangat mengawasi Pilkada 2020 saat pandemi covid-19. Meski begitu, dirinya mengingatkan para pengawas untuk tetap fokus terhadap tugas utama dalam mengawasi tahapan pilkada.

Dorong Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Maros Luncurkan Desa Antipolitik Uang yang Ketiga
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna mengarustamakan pengawasan partisipasif oleh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Maros meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang. Desa ini merupakan desa ketiga di Kabupaten Maros yang menjadi desa sadar penwasan pemilu yang menolak politik uang.