close× Call Us
close×

Berita

Terbukti Pelanggaran TSM, Bawaslu Provinsi Lampung Berhentikan Paslon No Urut 03 Dalam Pemilihan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 EVA DWIANA, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.
 
Kepada Mahasiswa Afif Jelaskan Sulitnya Membuktikan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan menegakkan keadilan sebagai instrumen penegakkan hukum pemilu di Indonesia bukanlah perkara mudah.Menurutnya proses pembuktian pelanggaran pemilu/pilkada memerlukan kecermatan, kesabaran, dan sesuai peraturan perundang-undamgan.

Peringkat Empat Laporan Siwaslu, Afif Apresiasi Kerja Bawaslu Bone Bolango
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Kota Gorontalo- Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi kerja pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Bone Bolango dalam yang melaporkan hasil pengawasan melalui aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) dengan cepat. Hasilnya, Gorontalo berhasil mendapatkan peringkat keempat tercepat dalam pelaporan Siwaslu secara nasional.

Afif: Aplikasi Sigap untuk Efisiensi dan Dokumentasi Data Pengawasan Partisipatif
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (Sigap) dilahirkan untuk efisiensi dan dokumentasi data pengawasan partisipatif. Seluruh Bawaslu provinsi kabupaten kota tidak perlu kirim data dokumen fisik ke Bawaslu RI.

Jumlah Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Dewi Harap Pelapor Dilindungi dari Teror
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meski jumlah dugaan pelanggaran menurun, namun menurutnya tingkat penanganan pelanggaran mengalami kenaikan sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor.

Sejumlah Peserta Pilkada Ajukan Permohonan PHP ke MK, Fritz Minta Bawaslu Daerah Siapkan Keterangan Lengkap
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya berdasarkan data MK Senin (21/12/2020) pukul 16:00 WIB, terdapat beberapa peserta pilkada bupati dan wali kota mengajukan permohonan sengketa ke MK  

Kerja Sama dengan BPIP, Abhan Tegaskan Syarat Penyelenggara dan Peserta Pemilu Setia Kepada Pancasila
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Senin (21/12/2020). Kerja  sama ini dalam upaya pelaksanaan pembinaan idiologi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kepemiluan.

Bawaslu Jabar Terima Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih predikat unit pelayanan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menganggap predikat tersebut tak lepas dari arahan yang diberikan oleh Bawaslu RI.
 
"Penghargaan ini tak lepas dari bimbingan yang diberikan oleh Bawaslu RI," ujar Abdullah, di Jakarta, Senin (21/12/2020).
 
Ingatkan Pilkada 2020 Belum Usai, Fritz: Masih Ada Sengketa Hasil di MK
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan gelaran Pilkada 2020 belum usai, masih ada pertarungan terakhir yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu, Bawaslu daerah diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sengketa hasil.

"Sengketa hasil suara di MK adalah final performance buat bapak/ibu sekalian yang artinya pilkada saat ini belum usai," kata Fritz dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 di Malang, Jawa Timur (20/12/2020).

Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020.
 
Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan, Tak Hanya Prokes Masalah Klasik Masih Terjadi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.
 
Dia menyebutkan beberapa masalah klasik itu misalnya soal daftar pemilih tetap (dpt) tidak ditempel, surat suara kurang, penggunaan hak pilih orang lain masih terjadi.
 
Ketaatan Prokes dalam Pilkada, Afif: Banyak Pelanggaran saat Kampanye, Namun Tak Terulang Hari Pemungutan
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengakui masyarakat sangat mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan covid-19 saat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember lalu. Hal tersebut menurutnya bertolak belakang dengan kondisi saat tahapan kampanye yang masih banyak terjadi pelanggaran.

Wacana Badan Peradilan Khusus Pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan ada empat pertanyaan kritis terhadap wacana keberadaan badan peradilan khusus pemilu atau pengadilan pemilu dengan berbagai pilihan bentuknya. Menurutnya keempat pertanyaan substansi tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan dan kajian rencana pembentukan peradilan pemilu.

Afif Sebut Tingkat Partisipasi Pemilih Menurun saat PSU
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tingkat partisipasi pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) menurun. Setidaknya, kata dia, ada 103 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU.

"Dari hasil pengawasan Bawaslu partisipasi pemilih menurun pada PSU dibandingkan pemungutan suara serentak," katanya saat konferensi pers dengan tema Penyampaian Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kota di Media Center Bawaslu, Rabu (16/12/2020).

Sirekap Bermasalah, PPK dan KPU Kabupaten/Kota Masih Lakukan Rekapitulasi Penghitungan Manual
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di 3.629 kecamatan, Bawaslu mendapatkan informasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang melakukan rekapitulasi menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebesar 20 persen atau sebanyak 708 kecamatan. Sisanya, sebanyak 2.921 kecamatan atau 80 persennya masih menggunakan sistem manual.