Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pencocokan dan penelitian (Coklit) ulang pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020. Rekomedasi itu berdasarkan pelaksanaan pengawasan Bawaslu, di mana masih terdapat rumah-rumah yang belum didatangi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk pendataan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan persoalan tapal batas usai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020 oleh KPU pada Oktober 2020. Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Kemendagri, di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (26/11/2020).
"Kami (Bawaslu) menemukan persoalan tapal batas, berdasarkan hasil pengawasan pasca penetapan DPT Pemilihan," ujar Ketua Bawaslu Abhan.
Mamuju, Bawaslu Sulbar – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Mamuju, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan genetik pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya adalah bertindak tegas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
Penghargaan diterima langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Friz Edward Siregar yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di Jakarta, Kamis, (26/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan rekapan hasil pengawasan Bawaslu daerah pada tahapan kampanye hingga tanggal 24 November 2020. Dalam rentan waktu tersebut, atau memasuki periode hari kesepuluh kampanye keenam menurutnya Bawaslu di daerah telah menerbitkan 1.619 surat peringatan dan membubarkan sebanyak 197 kegiatan kampanye tatap muka yang dianggap melanggar aturan protokol kesehatan (prokes).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap divisi pengawasan dan divisi penindakan Bawaslu harus kompak dalam memberi pembekalan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya dalam menjalankan tugas Pengawas TPS melakukan pengawasan dan penindakan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta atau penyelenggara pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyerukan jajaran pengawas seluruh tingkatan menyiapkan ‘alat perang’ sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Alat perang yang dia maksud tersebut adalah Form A (formulir hasil pengawasan).
Formulir yang berisi data pengawasan, kegiatan pengawasan, uraian singkat hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, alat bukti, barang bukti, uraian singkat dugaan pelanggaran, fakta, dan keterangan serta analisa pengawasan pilkada tersebut baginya sebagai senjata utama Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali meraih gelar badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diterima oleh Ketua Bawaslu Abhan secara daring, Rabu 25 November 2020.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya memberikan apresiasi dan selamat kepada seluruh lembaga yang mendapatkan gelar informatif.
"Kepada badan publik yang mendapatkan gelar badan publik informatif, saya mengucapkan selamat atas capaian dan teruslah mempertahankan capaiam terbut," kata Ma'ruf dalam sambutannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan kampanye Pilkada tahun 2020 tengah berlangsung dan pemungutan suara tinggal menghitung hari. Maka dari itu, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan kampanye menjadi tahapan yang krusial karena menjadi titik perkenalan antara masyarakat dan pasangan calon (paslon).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Terlebih lagi terdapat mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% perempuan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan kelengkapan data dokumentasi Form A (formulir hasil pengawsan) menjadi penting,. Hal ini menurutnya sebagai dasar penyusunan keterangan tertulis yang disampaikan pengawas pemilu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan, kini dijatuhi putusan pidana denda 3 Juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.
Putusan pengadilan dengan Nomor : 398/Pid.Sus/2020/PN Rbi untuk AG Kades Mbawa Kecamatan Donggo, dan RH Kades Pesa Kecamatan Wawo bernomor 402/Pid.Sus/2020/PN.Rbi dibacakan oleh Hakim Ketua sidang putusan PN Bima Arif Hadi Saputra pada tanggal pada 13 dan 16 November 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan terdapat sembilan isu krusial terkait pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya berdasarkan hasil pengawasan 50 hari tahapan kampanye, Bawaslu memetakan isu-isu krusial yang perlu dibahas lebih lanjut dengan penyelenggara pilkada lainnya, yaitu KPU dan DKPP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar membeberkan strategi Bawaslu dalam manajemen media untuk menciptakan Pilkada 2020 yang kondusif. Salah satunya bekerjasama dengan influencer di media sosial (medsos) dan berinteraksi dengan jurnalis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyarankan KPU melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pasalnya, jelang tiga pekan sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020, masih terdapat pemilih yang belum merekam KTP-el.
