Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan jejak administrasi hasil putusan adjudikasi, formulir model A (Form A) pengaduan, sampai data musyawarah (mediasi) yang bersengketa harus tersimpan dengan rapi. Dia berpesan jangan sampai administrasi tidak ada jejaknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan 2023, termasuk jika melihat adanya politik uang. Hanya saja, kata Bagja, penindakan pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbatas hanya selama masa kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menegaskan alasan seringnya komisioner (pimpinan) Bawaslu turun langsung menghadiri kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif karena ingin mencari informasi langsung dari masyarakat. Hal ini menurutnya bisa menjadi bahan strategi Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan yang berpotensi muncul saat gelaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi proses tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaspol) presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Hadir lengkap lima pimpinan Bawaslu, yakni: Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tengah menyiapkan model pelatihan saksi peserta pemilu sesuai amanat ketentuan Pasal 351 ayat 8 UU Pemilu Nomor Tahun 2017. Anggota Bawaslu Herwyn Malonda berpendapat, perlu adanya model pelatihan yang melibatkan kolaborasi banyak pihak.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kelembagaan Bawaslu divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat inklusi dengan tidak meninggalkan satu kelompok. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memandang inklusivitas Pemilu 2024 sangat penting dijadikan perhatian semua pihak untuk menekan maraknya politisasi identitas yang bisa melahirkan perpecahan sesama anak bangsa dalam hajatan demokrasi.
Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Pemilu 2024 mendatang berpotensi akan cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder. Hal ini dikemukakan Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).
Puadi menyampaikan ada beberapa hal yang membuat Pemilu 2024 kompleks. Pertama, jelas dia, penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama meskipun tanggal pemungutan suaranya berbeda.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin memitigasi kerawanan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Lolly menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang, Sabtu (14/10/2023).
"Jadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan," tegasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - menjelaskan upaya Bawaslu melakukan pencegahan terhadap hoaks informasi dalam isu kepemiluan. Salah satunya dengan membangun literasi digital. Yakni, Bawaslu membangun komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu'.
"Dalam konteks ini, membangun literasi digital menjadi suatu keharusan. Karena membangun informasi media yang positif, menjadi salah satu tujuan Bawaslu," ungkapnya dalam diskusi yang diadakan Media Indonesia di Jakarta, Kamis (11/10/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.
"Sinergitas dan kerja kolaboratif harus jalan, tidak bisa sendiri-sendiri," kata dia saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty beri apresiasi desa Anti Politik Uang di Kelurahan Murti Gading dan kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Lalu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.
Dia melihat jajaran Bawaslu harus siap berkolaborasi utamanya dalam menangkal konten-konten yang memuat dugaan pelanggaran. Dia mencontohkan serangan hoax atau berita bohong bahkan hingga menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).
Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).
