Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa tugas Bawaslu ke depannya akan semakin kompleks. Diantaranya mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan melakukan pencegahan, penindakan serta meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Pada hari yang sama (27/10) Rahmat Bagja juga meresmikan Pojok Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Launching tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng Periode 2017-2022 dan jajaran, mantan Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng Periode 2012-2017, anggota Panwaslu, organisasi masyarakat, aparat pemerintah, dan mahasiswa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pelayanan informasi publik. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Bawaslu mendukung adanya transparansi dalam pelayanan informasi sehingga jajaran di Bawaslu harus responsif terhadap permintaan informasi masyarakat.
Manado, Badan Pengawas Pemilu -Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, performa suatu lembaga akan ditentukan oleh pengelolaanadministrasi lembaga tersebut, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, sampai pada pelaporan.
Menurut Afif, kesuksesan pengawasan Pemilu, tidak hanya diukur dalam mengawal proses Pemilu saja tetapi juga ketika mampu mengelola anggaran tanpa ada masalah pada pertanggungjawaban keuangan dan hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari partai politik terkait dugaan pelanggaran administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran adalah tujuh hari kerja terhitung sejak penutupan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik di KPU tanggal 17 Oktober 2017.
Mataram, Badan PengawasPemilu- Bawaslu akan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam Sosialisasi Tatap Muka dengan Stakeholders dan Masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan peluncuran Pojok Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa (24/10/2017).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanyaregulasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya mengenai pemantauan Pemilu yang kini menjadi domain Bawaslu dan jajaran. Saat ini Bawaslu terus mempersiapkan penambahan tugas ini, baik dari sisi regulasi teknis maupun persiapan lainnya.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Abhan memaparkan pentingnya lembaga pengawas Pemilu mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas menjadi modal utama dalam menangani sebuah pelanggaran atau sengketa yang diajukan ke Bawaslu.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum -MenurutAnggotaBawaslu RI Mochammad Afifuddin, kewenangan yang maha besar dan kuat yang dimandatkan kepada Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dibarengi dengan keterampilan yang mumpuni yang dimiliki jajaran pengawas Pemilu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Kementerian Dalam Negeri hari ini Senin (23/10/2017), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Acara yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto,Jakarta Selatan di hadiri 171 kepala daerah, yang akan menggelar pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2018 diantaranya 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (23/10/2017). Melalui Political Officer Meredith Champlin, Kedutaan Besar Amerika Serikat ingin mengetahui bagaimana persiapan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan tantangannya yang akan datang ditahun - tahun kedepan.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi Pilkada 2018, Bawaslu matangkan personil pengawas di daerah dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan. Guna memberikan pemahaman, pengetahuan, serta kemampuan Panwas kabupaten/kota dalam memperoses penyelesaian sengketa, Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018, di Banjarmasin Kalimantan Selatan, sejak Senin (23/10/2017) hingga Rabu (25/10/2017).
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu- AnggotaBawaslu RI Mochammad Afifuddin meresmikan pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita bersama Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Supriadi Narno di kantor Bawaslu Provinsi Sulbar, Jl. Pongtiku Kabupaten Mamuju, Sabtu (21/10).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa proses pemilihan/pemilu itu sesungguhnya juga bermakna sebagai pengawasan oleh rakyat. Dalam proses memilih, masyarakat melakukan proses evaluasi terhadap kepemimpinan nasional maupun tingkat lokal.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu tersebut dalam Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/10).
Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilu - Untuk memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders Dan Masyarakat Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat (20/10). Kegiatan tersebut berlangsung di gedung PKK jalan tritura, Polewali Mandar.
