Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -Pilkada 2018 diprediksi akan menimbulkan persaingan yang ketat. Partai politik (parpol) diminta untuk bersaing secara sehat dengan tidak menghalalkan segala cara, salah satunya politik uang.
Menyikapi akan terjadinya politik uang, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, mengungkap praktik politik uang tidak mudah. Bawaslu perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
"Tidak mudah membuktikan politik uang. Maka dari itu, Bawaslu menjalin kerja sama tidak hanya dengan kepolisian, tapi juga PPATK, KPK," kata Abhan saat menjadi narasumber dalam Diskusi 'Ngobrol Publik Menyongsong Pendaftaran Bakal Calon Pastikan Integritas Pilkada 2018' di Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018).
Selain itu, sambung Abhan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran sangat dibutuhkan. Misalnya politik uang, peran masyarakat sangat besar bagaimana masyarakat jadi saksi atau pelapor.
"Memang tidak enak jadi saksi dan pelapor karena diseret-seret ke hukum atas laporannya. Tapi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan Pilkada," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dengan ketat terkait politik uang dan mahar politik.
Bawaslu, kata dia, harus solid bersama instansi lain seperti PPATK, kepolisian, dan KPK untuk memonitor penyelenggaraan Pilkada 2018 nanti.
"Bawaslu kami harapkan solid dengan PPATK, polisi, KPK. Kalau sekarang kita fokus pada Pemilihan Gubernur, tapi jangan lupa, kita punya 39 kota dan 115 kabupaten," ujar Titi.
Penulis/Foto: Irwan