Berita

Cirebon, Badan Pengawas Pemilu - Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Bawaslu Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Tatap Muka kepada stakeholder dan masyarakat di Aula Adipura Balaikota Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017). Kegiatan ini mengundang unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari unsur penyelenggara pemilu di Kota Cirebon, pemerintah daerah, kepolisian daerah, partai politik, tokoh masyarakat dan agama, organisasi masyarakat, dan organisasi pemuda.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Comissao Nacional De Eleicoes (CNE) Negara Timor Leste berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI). Kunjungan audiensi tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja didampingi Tenaga Ahli serta pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jendral Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, Barang Milik Negara (BMN) yang sudah rusak berat bisa dihapuskan. Dalam hal ini pengelola BMN di Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia harus cermat dalam menganalisis BMN ini, apakah terkategori masih bisa digunakan, rusak ringan, ataupun rusak berat.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam melakukan mediasi dalam tahapan penyelesaian sengketa, jajaran pengawas dituntut memiliki kapabilitas sebagai mediator. Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam FGD Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Rabu (22/11/2017) di Bogor.

Bagja mengatakan, apakah nanti ke depan para pengawas ini harus memiliki sertifikat sebagai mediator ataukah tidak, Bawaslu akan mengupayakan jika memang harus bersertifikat.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu untuk melakukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Mediator dari Pusat Mediasi Nasional Ahmad Fahmi Shahab menjelaskan mediasi berbeda dengan musyawarah yang biasa dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengingatkan jajarannya untuk membangun sikap waspada. Menurutnya, sikap itu penting untuk mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo memberikan materi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Khusus Pemilu bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,Bogor, Rabu (22/11/2017).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak asasi Manusia yang harus dilindungi. Berdasarkan hasil analisis perbandingan dari Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pilkada, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengungkapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menguatkan Bawaslu secara kelembagaan. Selain itu, lembaga berusia sembilan tahun ini juga diberikan kewenangan kuat yang dapat menjadi modal besar dalam menciptakan pengawasan pemilu yang efektif.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kewenangan yang besar yang diberikan kepada Bawaslu pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menuntut pengawas untuk bekerja lebih profesional dan berhati-hati pasalnya rentan diadukan ke DKPP jika salah dalam menjalankan kewenangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Bawaslu merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan Bawaslu berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal itu disampaikan oleh ketua Bawaslu RI, Abhan, saat membuka acara Kegiatan Sosialisasi Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, Senin (20/11/2017) di Jakarta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menerima audiensi dari Myanmar Independent Living Initiative (MILI) Political Institute pada Senin (20/11/2017) di Kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. Audiensi tersebut diterima oleh anggota Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin dan Fritz Edward Siregar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar Workshop Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (20/11/2017). Kegiatan jelang peresmian IKP Pilkada Tahun 2018 ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan seluruh Panwas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2018.

Medan, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mencermati pelaksanaan putusan Bawaslu dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dibacakan Rabu (15/11/2017) lalu. Afif meminta agar pengawas pemilu standby di Kantor KPU Kabupaten/Kota mengawasi tahapan pasca putusan sidang pelanggaran administrasi Bawaslu RI.

Lombok, Badan Pengawas Pemilu- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc (sementara) menjadi permanen seperti halnya Bawaslu Provinsi. Hal ini menyebabkan adanya satuan kerja (satker) tersendiri di tingkat kabupaten/kota sehingga perlu mengelola administrasi lembaga dengan lebih baik.

Ketua Bawaslu RI Abhan meminta kepada jajaran kabupaten/kota untuk dapat menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengelola administrasi lembaga.