Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilu dan sejumlah stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/11/2017). Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi dan 154 Kabupaten/Kota.
Tanah Laut, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Bawaslu Republik Indonesia mengadakan Sosialisasi Tatap Muka kepada stakeholder dan masyarakat di Pendopo Bupati Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Kamis (30/11/2017). Peserta yang hadir ialah terdiri dari unsur penyelenggara pemilu di Kabuaten Tanah Laut, pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, dan lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka memperingati HUT KORPRI yang ke-46 Tahun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) pada Rabu (29/11/17) pagi melaksanakan upacara pengibaran bendera diLapangan Upacara Bawaslu, Jalan M.H Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat.
Bertindak selaku pembina upacara, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam. Dalam kesempatan tersebut Ia mengharapkan, KORPRI ke depan menjadi institusi di luar kedinasan ASN yang mampu mendorong dan meningkatkan profesionalitas ASN dalam bekerja.
Serang, Badan Pengawas Pemilu - Untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu sekaligus menambah pengetahuan masyarakat terkait pemilu, Bawaslu meresmikan Pojok Pengawasan ke-27, di Sekretariat Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Jalan Kelapa Dua, Kota Serang, Selasa (27/11/2017).
Serang, Badan Pengawas Pemilu - Guna memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di Provinsi Banten, Selasa (28/11/2017) yang bertempat di Hotel Le Dian Kota Serang. Tenaga Ahli Bawaslu RI, Sulastio mengajak seluruh komponen masyarakat dan stakeholders untuk menjadi bagian dari pengawasan pemilu partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Sebanyak tiga Provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi.
Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Sedangkan, 14 provinsi lain yang bakal menggelar pemilihan gubernur pada 2018, mempunyai kerawanan sedang. Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait menerima Audensi Rombongan Komisi A DPRD Kota Sorong Papua Barat di Kantor Bawaslu, Selasa (28/11/2017).
Kedatangan DPRD Kota Sorong ini bertujuan untuk bertukar informasi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pengawasan Pemilu.
"Kami ingin memperdalam, posisi pengawas ini seperti apa kalau berdasarkan UU Pemilu yang baru," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Sorong, Darmanto Silalahi,
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Direktur Eksekutir Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, fungsi pencegahan mestinya dioptimalkan melalui peran-peran yang diberikan kepada masyarakat. Temuan dan hasil kerja masyarakat sipil yang diperoleh selama berkolaborasi dengan Bawaslu menjadi modalitas untuk menegakkan hukum pemilu oleh Bawaslu beserta jajarannya. Penanganan pelanggaran dapat dieksekusi atas temuan dan hasil kerja pengawasan dan pencegahan yang dilakukan masyarakat sipil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu telah melakukan proses penanganan pelanggaran secara cermat terhadap perkara yang sampai pada rekomendasi pembatalan terhadap calon Bupati petahana Jayapura, Mathius Awoitauw.
Yang bersangkutan, jelas Fritz, telah jelas melakukan pelanggaran dengan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. Padahal di dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, hal tersebut jelas tidak dibolehkan.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada di Provinsi Bengkulu maupun Pemilu 2019, termasuk Gerakan Pramuka di Kota Bengkulu.
Menurut Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, anggota Pramuka memiliki pribadi yang mandiri, cerdas, dan cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang dihadapi sehingga sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan Pemilu dan Pilkada.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu- Pusat Pengawasan Partisipatif atau Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu diresmikan oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di Kantor Bawaslu Provinsi, Sabtu (25/11/17).
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang Pilkada Tahun 2018, Bawaslu terus melakukan sosialisasi guna mematangkan persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2018. Bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia melaunching salah satu pusat partisipasi masyarakat yaitu, Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat, (24/11/2017).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pusat Pengawasan Partisipatif Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta resmi diluncurkan. Peresmian ditandai dengan pengguntingan Pita oleh Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, Siti Khopipah dan Puadi di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Abhan mengatakan, pojok pengawasan bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Pojok pengawasan ini berisi hasil - hasil pengawasan baik berupa fisik maupun digital.
Semarang,Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, selain menampilkan informasi terkait pengawasan Pemilu sebagai sarana edukasi masyarakat, Pojok Pengawasan juga menjadi tempat diskusi dan edukasi mengenai pengawasan Pemilu.
Kudus, Badan Pengawas Pemilu - Sukses dan tidaknya pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 sangat ditentukan oleh seluruh masyarakat. Terutama, untuk ikut melakukan pengawasan pemilu dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil serta berintegritas.
