Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Hal itu dikatakannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, DKPP dan Bawaslu, yang hasilnya menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu guna meminimalisir keberatan informasi pada tahapan Pemilu 2024.

"Tantangan yang luar biasa bagi PPID dalam terkait memberikan informasi kepada publik," katanya saat menutup Evaluasi dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022 Bawaslu dan Bawaslu Provinsi di Bogor, Jumat (4/2/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen meningkatkan kualitas regulasi penanganan pelanggaran pemilu dengan menyusun Rancangan Perbawaslu Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dua rancangan perbawaslu ini cepat diwujudkan.

Hal itu disampaikan Puadi saat membuka Rapat Konsolidasi Program Kerja Penanganan Pelanggaran Tahun 2023, di Jakarta (2/2/2023). "Saya berharap dua rancangan perbawaslu hasil rancangan kita bersama, dapat segera diundangkan," kata Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022. Tujuannya, menurut dia, dapat menarik minat baca masyarakat terkait kerja-kerja yang dilakukan Bawaslu.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.

Untuk itu, dia meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota mengetahui apa saja tahapan pemilu dan memahami bagaimana peraturan pemilu, baik undang-undang, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan KPU.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu jalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Senin (31/1/2023). Kunjungan yang dimotori langsung kelima pimpinan Bawaslu tersebut, sekaligus mengajak MUI terlibat menciptakan Pemilu serta Pemilihan (pemerintah daerah) Tahun 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memastikan tidak ada batasan bagi siapapun untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudahan itu menurutnya sebagai salah satu upaya memudahkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

Puadi mengatakan itu saat memberikan arahan dalam 'Pembinaan Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022' yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemilu 2024, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASNKASN) berkomitmen, memperkuat pengawasan Netralitas ASN jelang Pemilu dengan meluncurkan aplikasi SIAPNET (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN).

Di kesempatan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap dengan adanya kerja sama kedua belah pihak, potensi pelanggaran aparatur sipil negara dapat diantisipasi sejak dini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga netralitasnya dalam gelaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dia mengibaratkan hak politik yang dimiliki ASN itu tak ubahnya sebagai aurat politik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membuat pusat data yang komperehensif, valid, dan tak gampang diretas. Penggunaan teknologi ini baginya juga diharapkan meningkatkan pengawasan pemilu secara digital.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN), Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mematangkan draft perjanjian kerja sama (PKS) tentang fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2024 luar negeri, di Jakarta, Senin (30/01/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penangaan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Puadi menyatakan perlunya penataan infrastruktur sebelum membangunan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik. Selain itu, dia menegaskan, perlunya memperkuat keamanan siber yang memadai.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang di gelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (26/01/2023).

Dalam arahannya, Lolly meminta seluruh jajaran cepat beradaptasi dengan perubahan. Hal ini dikarenakan aturan yang selalu berubah. Bawaslu pun harus mengikuti pola yang ada dan secara kreatif serta inovatif menciptakan metode yang tetap mengakomodir tugas-tugas Bawaslu.