Lindungi Hak Pilih, Bagja Harap Ada UU yang Mengatur Kelompok Rentan
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi negara terkait hak pilih, salah satunya bagi kelompok masyarakat rentan. Dia berharap ada pasal dalam Undang Undang yang mengatur kelompok masyarakat rentan di masa depan.

Bawaslu Bekali Pengawas Daerah Bimtek Keterangan Tertulis Sengketa Hasil Pilkada 2020
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan (php) bagi Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Hal itu guna menghadapi sidang sengketa PHP oleh peserta pilkada mendatang.

Resmikan Kampung Pengawas Antipolitik Uang di Tanjungpinang, Bagja Minta Kedepankan Pencegahan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan kampung pengawasan antipolitik uang di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Sabtu, (24/10/2020).

10 Hari Kedua Kampanye, Fritz: Paslon Jarang Kampanye Daring
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan kampanye melalui dalam jaringan (daring) pada Pilkada 2020, paling jarang digunakan oleh para pasangan calon. Hal ini terlihat dari banyaknya temuan Bawaslu dalam pengawasan terkait kampanye tatap muka.

Di Forum yang Digelar Irlandia, Fritz Paparkan Upaya Tangkal Hoaks Pemilu
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Namun, menurutnya penurunan hoaks di media sosial tidak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga pengawas pemilu.

Fritz Minta Pengawasan Medsos Lebih Jeli, Pembuat Kampanye Hitam Bisa Ditindak
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta pengawasan media sosial (medsos) harus lebih jeli. Menurutnya dalam menangani pelanggaran di medsos perlu berdiskusi dengan berbagai pihak sehingga bisa dipastikan apakah masuk dalam ranah pelanggaran pemilihan (pilkada) atau bukan.

Abhan Minta Kader SKPP Gelombang II Jadi Penggerak Pengawasan Partisipatif di Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) nasional gelombang kedua, angkatan ketiga kembali digelar Bawaslu. Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).

Diserbu Masyarakat, Antusias Calon Kader SKPP Tak Pernah Surut
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu Faisal Rahman mengungkapkan antusias masyarakat untuk menjadi kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat tinggi. Pada SKPP 2019 lalu, terdapat 1.600 orang yang mendaftar. Setelah seleksi, susut menjadi 100 orang yang mendapat bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu.

Afif: Standar Tata Laksana Pengawasan di TPS dalam Masa Pandemik Perlu Dirumuskan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Abhan Minta Bawaslu Daerah Samakan Penanganan Larangan Penyahgunaan Kekuasaan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan, termasuk dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Rumuskan SKPP 2021, Afif Harap Masukan dari Masyarakat yang Netral dalam Demokrasi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat.

Bawaslu Gelar Diskusi Penyamaan Persepsi Penanganan Pelanggaran Larangan Mutasi Jabatan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan ada isu penting terkait dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dengan penerapan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan pelarangan bagi calon petahana melakukan mutasi jabatan ini menurutnya telah diawasi Bawaslu, namun rekomendasinya kerap tak dilaksanakan KPU.

Ten Days of the 2020 Pilkada Campaign, Face-to-Face Method Still Occurs in 256 Regions
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar revealed that face-to-face campaigns are still a weapon for candidate pairs (candidate pairs) to gain votes in the 2020 Pilkada. This can be seen from the data on the results of Bawaslu supervision in the first ten days since the campaign stage. starting 26 September 2020.

Sepuluh Hari Kampanye Pilkada 2020, Metode Tatap Muka Masih Terjadi di 256 Daerah
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan kampanye tatap muka secara langsung masih menjadi senjata para pasangan calon (paslon) untuk bisa mendulang suara pada Pilkada 2020. Hal tersebut terlihat dari data hasil pengawasan Bawaslu pada sepuluh hari pertama sejak tahapan kampanye dimulai 26 September 2020.

Fritz: Peran Mahasiswa dan Masyarakat Tangkal Hoaks Pilkada 2020 Tak Tergantikan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membutuhkan peran dari banyak pihak untuk menangkal berita hoaks di media sosial (medsos), salah satunya dari mahasiswa. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang partisipasi masyarakat dan mahasiswa akan memperkuat pengawasan konten hoaks di medsos pada Pilkada Tahun 2020.