Audiensi GMNI-GMKI, Herwyn Dorong Mahasiswa Kawal Pemilu 2029 Sejak Dini
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Bada

Puadi: Kerja Nyata Pengawasan Menjadi Dasar Kepercayaan Publik
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan publik perlu mengetahui apa

Bagja Dorong Pemilu Inklusif dan Aman bagi Perempuan
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Bada

Herwyn: Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Ciptakan Pemilu yang Inklusif
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan, untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang berkualitas. Lebih lanjut menurutnya, pengawas pemilu perlu bersikap profesional, berintegritas, dan memiliki perspektif inklusif.

Menteri PPPA: Peran Perempuan Pengawas Krusial Jaga Keadilan Pemilu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Bada

Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu, Bagja Tekankan Pentingnya Fungsi Pencegahan
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :


Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penguatan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Menurutnya, fungsi pencegahan mampu menyokong fungsi yang lain untuk menciptakan keadilan pemilu di masa mendatang.

Lolly Ingatkan Jajarannya Lebih Teliti Isi Laporan Hasil Pengawasan
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota agar lebih teliti dalam mengisi laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Sebab, kata Lolly, masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengisi laporan secara jelas dan lengkap.

Herwyn: DIM Menjadi Jejak Intelektual Pembaruan Undang-Undang Pemilu
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan bahwa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan kerja intelektual yang menentukan arah pembaruan Undang-Undang Pemilu.

Sosialisasi Pemilih Pemula di Unas, Puadi: Data Pemilih Bermasalah, Hulu Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Anggota Bawaslu Puadi menegaskan persoalan daftar pemilih merupakan hulu pelanggaran, sengketa, dan persoalan hukum pemilu. Persoalan tersebut, kata dia, jika tidak dibenahi secara serius akan terus berulang pada setiap pemilu.

Puadi Ajak Mahasiswa Awasi Hak Pilih yang Jadi Sumber Pelanggaran
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Bada

Puadi Ajak Mahasiswa Pahami Daftar untuk Lindungi Hak Pilih
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Bada

Bawaslu Beri Saran Perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Semester Kedua
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU segera melakukan verifikasi faktual dan/atau sinkronisasi terhadap data pemilih yang dinilai tidak valid agar memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih baru.

Bawaslu Buka Ruang Dialog Akademik melalui Bedah Buku Data Pemilih
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bedah Buku Data Pemilih menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan praktik kepemiluan. Buku yang dibedah tidak hanya disusun sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai refleksi atas praktik langsung pengawasan pemilu, terutama dalam penanganan pelanggaran.

Tingkatkan Kualitas Pemilu, Bawaslu Kembangkan Pengawasan Partisipatif
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai pengawasan partisipatif sebagai pendekatan penting untuk meningkatkan integritas dan kualitas Pemilu maupun Pemilihan. Karena itu, kata Bagja, Bawaslu akan terus mengembangkan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Tegaskan Penguatan Standar Pelayanan Publik dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :


Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya penguatan standar pelayanan publik dalam penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya, kualitas pelayanan merupakan cermin kepercayaan publik, untuk itu kedepannya perlu standar layanan publik yang bisa menjadi acuan.