• English
  • Bahasa Indonesia

Diskusi Penanganan Konten Hoaks, Fritz: Perlu Adanya 'Link' Verifikasi Konten Antarlembaga

Tangkapan layar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang memberikan pandangan dalam Diskusi Teknjs Penanganan dan Penegakkan Hukum Disinformasi/Hoaks Umum dan Politik, Kamis (7/4/2022) secara daring.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap perlu ada koneksi atau 'link' (pranala/hubungan kerja sama)
antar-lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) guna menindak konten yang mengandung unsur 'hoaks' (kabar bohong). Hal ini baginya dapat meredam kegaduhan informasi akibat penyebaran konten hoaks.

"Kalau tidak segera tertangani dengan cepat, maka damage dari konten hoaks di masyarakat itu makin parah. Sehingga perlu adanya link antara Bawaslu dan Kominfo untuk mengklarifikasi," katanya saat menghadiri secara daring Diskusi Teknjs Penanganan dan Penegakkan Hukum Disinformasi/Hoaks Umum dan Politik, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya klarifikasi yang dilakukan pemangku kepentingan (stake holder) terkait konten hoaks itu bisa berbeda-beda. Fritz mencontohkan, konten-konten terkait kepemiluan khususnya pengawasan pemilu, maka Bawaslu yang lebih menguasai.

Oleh karena itu, dia menegaskan, link antara Bawaslu dan Kominfo juga dapat terbina dari bagian hulu dalam mengklasifikasi, apakah konten yang ditemui atau dilaporkan, memenuhi unsur atau tidak.

"Saya berharap, kerja sama antarlembaga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran konten hoaks," terangnya.

Dalam agenda tersebut, juga turut dihadiri perwakilan dari institusi terundang, semisal, Puspen TNI, Kabarhakam Polri, BIN, BAIS, Tim Komunikasi KSP, Mafindo, ICT Watch, dan GNLD Siberkreasi.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu