Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong transformasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan dampak melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan setiap program pengawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kualitas demokrasi.
Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan penyusunan IKU tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat untuk memastikan setiap pekerjaan memiliki arah yang jelas, ukuran keberhasilan yang objektif, serta kontribusi terhadap penguatan kelembagaan.
“Kita tidak lagi mengejar banyaknya kegiatan. Yang paling penting adalah mengejar manfaat yang nyata bagi masyarakat. Setiap pekerjaan harus memiliki arah, ukuran keberhasilan, serta dampak yang jelas bagi lembaga dan demokrasi,” ujar Herwyn saat membuka Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu via daring di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut Herwyn, ukuran keberhasilan Bawaslu tidak berhenti pada banyaknya aktivitas yang dilaksanakan maupun laporan yang dihasilkan. Setiap program harus mampu menghasilkan keluaran (output), perubahan (outcome), hingga dampak (impact) yang dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kata dia, setiap individu di lingkungan Bawaslu diharapkan berkontribusi dalam membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan semakin dipercaya publik.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Puadi menilai penyusunan IKU merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang berorientasi pada kinerja (performance-based organization). Menurutnya, setiap indikator harus selaras dengan tujuan strategis lembaga, terukur, objektif, serta berorientasi pada manfaat yang dihasilkan.
“Keberhasilan pengawasan pemilu bukan semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Puadi.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan bahwa peran Bawaslu tidak hanya dijalankan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan melalui berbagai upaya penguatan demokrasi. Karena itu, menurutnya, seluruh jajaran Bawaslu perlu membangun cara pandang sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar pelaksana kerja-kerja kepemiluan.
“Mindset kita harus diubah. Kita bukan pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi. Karena itu kerja-kerja demokrasi harus terus dilakukan, baik saat tahapan maupun non-tahapan,” ujar Totok.
Melalui sosialisasi tersebut, Bawaslu berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun IKU sehingga pengelolaan kinerja dapat diterapkan secara objektif, konsisten, dan akuntabel. Penguatan sistem manajemen kinerja diharapkan menjadi fondasi transformasi kelembagaan Bawaslu agar semakin profesional, dan mampu menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Editor: Reyn Gloria
