close× Call Us
close×

Berita Pusat

Disiplin dan Sanksi Tegas, Syarat Utama Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas menjadi syarat utama dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan selama masa tahapan Pilkada Serentak 2020.
 
IKP Pilkada 2020, Afif Jabarkan Potensi Kerawanan Daerah dari Berbagai Aspek
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 masih berlangsung.

The Latest IKP, the Covid-19 Pandemic Has the Potential to Disrupt the 2020 Pilkada
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu again updated the 2020 Local Election Vulnerability Index (IKP Pilkada) by highlighting the campaign stages during the Covid-19 pandemic. The results of Bawaslu's research stated that the Covid-19 pandemic has the potential to disrupt the implementation of the 2020 Pilkada stages.

IKP Termutakhir, Pandemik Covid-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye di masa pandemik covid-19. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemik covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada, Bawaslu Bisa Gunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2018
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan Bawaslu bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya menegakkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. Dalam UU tersebut terdapat jenis sanksi administrasi yaitu peringatan dan denda administratif.
 
Hadiri Rakor Dengan Polri, Abhan Minta Pokja Serius Kawal Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh pihak yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19  mengawal dengan serius kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.
Raih WTP Lima Kali Beruntun, Pemerintah Apresiasi Pengelolaan Keuangan Bawaslu
Ditulis oleh : irwan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah berhasil meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019, termasuk Bawaslu yang telah meraih WTP lima kali berturut-turut.
 
RDP di DPR Simpulkan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal dengan Pembaruan Tata Cara
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan beberapa pembaruan tata cara penyesuaian protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Cegah Covid-19, Bawaslu Minta KPU Ubah Metode Kampanye Tatap Muka Jadi Virtual
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual. Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP.

Tingkatkan Kapasitas Buat Risalah Sidang, Bagja Minta Staf Daerah Rajin Baca dan Tulis
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kapasitas dalam membuat risalah persidangan. Menurutnya fungsi risalah sidang sangat penting karena merangkum perjalanan kasus dari awal hingga selesai pada putusan.

Tekan Penyebaran Covid-19, Abhan Harap Permohonan Sengketa Ajukan melalui SIPS
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap kepada peserta Pilkada Serentak 2020 untuk mendaftar sengketa melalui Sistem Informasi Permohonan Sengketa (SIPS) yang telah disediakan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa dan memutus penyebaran covid-19.

Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Minta KPU Pertimbangkan Kembali
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU mempertimbangkan kembali soal diperbolehkannya konser musik dalam kampanye oleh para calon kepala daerah di masa pandemik covid-19.

Hingga 17 September, Bawaslu Selesaikan 63 Permohonan Sengketa Calon Peserta Pilkada
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah menyelesaikan 63 kasus dari 71 permohonan sengketa untuk pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2020. Permohonan sengketa ini diajukan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang menggelar pemilihan tahun ini.

Susun Juknis Pembentukan Pengawas TPS, Bawaslu Rencanakan Perekrutannya Lebih Awal
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembentukan Pengawas TPS dilakukan secara cermat dan menghasilkan solusi yang berdaptasi terhadap berbagai hambatan saat pandemik covid-19.

Waspadai Pelibatan Anak dalam Kampanye, Abhan Sebutkan Beberapa Modusnya
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 55 kasus yang melibatkan anak dalam kampanye politik pada Pemilu 2019.