Abhan: SKPP Perkuat Peran dan Fungsi Bawaslu Ciptakan Pemilu Demokratis dan Berintegritas
Ditulis oleh : hendru pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan optimistis pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa memperkuat peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

Buka SKPP Angkatan III, Afif Harap Pengawasan Pemilu Bisa Masuk Kurikulum Sekolah
Ditulis oleh : hendru pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) angkatan III gelombang I resmi dibuka. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan SKPP merupakan ikhtiar Bawaslu untuk meningkatkan peran partisipatif ditingkat masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan. Dia juga berharap SKPP bisa masuk dalam kurikulum pendidikan.

Sepekan Masa Kampanye, Bawaslu Keluarkan 70 Surat Tertulis Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Selama sepekan masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah keluarkan 70 surat tertulis kepada para perserta yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Bawaslu Koordinasikan Pengawasan Medsos bersama Tim Siber Bareskrim Polri
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berkoordinasi dengan Tim Siber Mabes Polri guna memperkuat pengawasan konten di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pengawasan serta penindakan konten negatif di media sosial (medsos) dalam Pilkada 2020 membutuhkan peran banyak pihak, salah satunya Tim Siber Bareskrim Polri.

Gunawan Lantik Kasek Bawaslu Provinsi Sumsel, Sulsel, dan DI Yogyakarta
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan tiga pejabat eselon II menjadi Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi. Pelantikan dilakukan di Kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Abhan Yakinkan Penindakan Pelanggar Protokol Kesehatan demi Pilkada Luber, Jurdil, dan Sehat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan dalam keadaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu melakukan pengawasan elektoral dan non-elektoral seperti protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Bagja Dorong KPU Buat Aturan Perbanyak Iklan Kampanye Peserta Pilkada di Televisi dan Radio
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU untuk membuat aturan guna memperbanyak peserta Pilkada Serentak 2020 untuk memasang iklan kampanye di televisi dan radio secara adil dan merata. Hal ini menurutnya solusi terhadap keterbatasan akses daring (dalam jaringan) khususnya daerah-daerah yang tak terjangkau internet.

Pasca Penetapan Paslon, Bawaslu Register 59 Permohonan Sengketa Pilkada 2020
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9/2020) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.

Bagja: Pokja Protokol Kesehatan Perkuat Penegakan Hukum Bagi Pelanggar
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Protokol Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 yang berisi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian akan memperkuat koordinasi pengawasan penegakkan hukum pelanggar prot

Penggunaan Anggaran Pilkada di Tengah Pandemik, Gunawan: Optimalkan Untuk Panwas Ad Hoc
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020.

Miliki Akses Birokrasi, 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

Bawaslu, KPU, Kominfo Perkuat Koordinasi Pengawasan Konten Pilkada di Internet
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Dinasti Politik Bisa Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Dewi: Ada Sanksi Tegas
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurutnya bisa membuat dampak hukum berupa sanksi tegas dalam Pilkada 2020 dari ketentuan yang melanggar seperti politik uang atau pengerahan birokrasi yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tak netral.

Jelang Penetapan Calon, Bawaslu Koordinasi dengan Polri Antisipasi Kerumunan Massa
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :
Jakarta, Badan pengawas Pemilihan Umum – Jelang penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 pada 23 September, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Koordinasi terkait langkah-langkah antisipasi, mencegah kerumunan massa, serta menghalau pergerakan massa agar insiden pelanggaran protokol kesehatan pada 4-6 September tidak terulang lagi.
 
Dewi Ajak Polri Sinergi Bersama Antisipasi Kerawanan Pilkada 2020
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak Polri untuk bersinergi dan menyolidkan barisan dalam mengantisipasi kerawanan Pilkada 2020. Bawaslu dan Kepolisian harus rutin melaksanakan koordinasi, menyamakan tujuan dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas.