Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 28 Agustus 2023 - 15:29 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tujuan dilaksanakannya debat tersebut dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa terutama dalam pemahaman penegakan hukum pemilu.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Rabu, 6 Desember 2023 - 18:07 WIB
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Minggu, 26 November 2023 - 13:02 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Sabtu, 2 April 2022 - 20:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Selasa, 12 Oktober 2021 - 13:07 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 16 September 2021 - 12:22 WIB
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyoroti banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum dalam pemilhan. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA), terkadang putusan dari beberapa lembaga tersebut berbeda-beda.