• English
  • Bahasa Indonesia

Penegakan Hukum Pemilu

Puadi Harap Kompetisi Debat Dapat Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa Akan Penegakan Hukum Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tujuan dilaksanakannya debat tersebut dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa terutama dalam pemahaman penegakan hukum pemilu.

Share

Forum GNEJ, Totok Sampaikan Berbagai Pintu Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia.

Share

Apel Siaga Pengawasan Kampanye, Bagja Minta Pengawas Tak 'Pandang Bulu' Tegakkan Keadilan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan pengawas ad hoc (sementara) tak 'pandang bulu' dalam menegakkan keadilan pemilu. Menurutnya, pengawas pemilu daerah harus menggunakan strategi khusus dalam pengawasan kampanye di media sosial (medsos).

Share

Dalam Forum Utrecht Law School, Bagja Sampaikan Dasar Penegakkan Hukum Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.

Share

Webinar Penegakan Hukum Pemilu, Abhan Tegaskan Perlunya Perbaikan Sutruktur, Substansi, dan Kultur

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.

Share

Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Dewi: Banyak Lembaga Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyoroti banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum dalam pemilhan. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA), terkadang putusan dari beberapa lembaga tersebut berbeda-beda.

Share
Berlangganan RSS - Penegakan Hukum Pemilu

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu