• English
  • Bahasa Indonesia

NPHD

Bawaslu Dorong Pemda Bahas NPHD Sebelum Tahun 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemrintah Daerah (Pemda) agar membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada sebelum tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan proses pembahasan NPHD membutuhkan waktu yang cukup lama.

Share

Hibah Anggaran Non-pilkada, Herwyn Tegaskan Diwujudkan dengan Ketentuan yang Berlaku

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus mengupayakan proses pengelolaan anggaran hibah secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Share

Dapat Hibah Tanah di Minsel, Bawaslu Harap Kemenkeu Buka Moratorium Pembangunan Gedung

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Gedung Bawaslu, Kamis (8/12/2022).

Share

Audiensi dengan DPRD Batang, Bagja Jelaskan tentang NPHD

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD.

Share

Pemerintah Daerah Harus Buktikan Keseriusan Anggaran Pilkada di Tengah Covid

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta keseriusan dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, anggaran pilkada selama pandemi covid-19 tidak dianggarkan pada proses pengusuan anggalan pilkada.

Share

Abhan : Anggaran NPHD Tak Bisa Digunakan Untuk Penanganan Covid-19

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan, anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dibekukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembekuan termaktub melalui surat edaran Nomor: 270/2931/SJ perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020.

Share

Bawaslu dan KPU Sepakat Pengembalian Anggaran Hibah Pilkada Tunggu Permendagri Baru

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Share
Berlangganan RSS - NPHD

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu