• English
  • Bahasa Indonesia

NPHD

Bawaslu Kabupaten Labusel Terima Hibah Tanah dari Pemkab Labusel

Labuhanbatu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Labusel. Ketua Bawaslu Abhan menerima hibah tersebut dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Labusel.

Share

Fritz: Bawaslu Kabupaten/Kota Dapat Gunakan Diskresi dalam Penandatanganan NPHD

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu tingkat kabupatenab/kota dapat menggunakan diskresi sebagai solusi hukum dalam mengatasi persoalan terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Share

Abhan Harap NPHD Selesai Sebelum 26 Oktober 2019

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, persoalan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota bisa selesai ditandatangani sebelum tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, yakni pada 26 Oktober 2019. Hal ini baginya agar Bawaslu tidak terlambat mengawasi tahapan pilkada.

Share

Afif Jelaskan Masalah Anggaran untuk Pengawasan Pilkada 2020 Kepada DPD

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada empat rintangan dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Share

Penandatanganan NPHD Terakhir di Malut, Bupati Kepulauan Taliabu Mengaku Tak Ada Masalah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin menyebut Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan kepulauan terakhir yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Share

Jelang Pilkada Serentak, 204 Daerah Telah Menandatangani NPHD

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, telah ada 204 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya, ada beberapa kendala terkait keterlambatan di beberapa daerah.

Share

Afif Harap Proses Pilkada 2020 di Malut Tak Terhambat

Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu M Afifuddin berharap, proses Pilkada Serentak 2020 tidak terhambat dan dihambat siapapun supaya pelaksanaannya berjalan sukses. Ajang pesta demokrasi tahun depan akan dilangsungkan di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk 8 wilayah di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Share
Berlangganan RSS - NPHD

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu