Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Gedung Bawaslu, Kamis (8/12/2022).
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, tanah tersebut rencananya akan dibangun untuk kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Tetapi, pembangunan tidak bisa segera dilakukan. Sebab, Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang mendapat moratorium dari Kementerian Keuangan terkait pembangunan gedung.
"Kami hanya ada dana untuk renovasi. Bukan untuk membangun gedung. Maka kami akan minta Kemenkeu untuk buka moratorium. Agar pembangunan bisa segera dilakukan," ungkapnya.
Dikatakan Bagja, setiap gedung Bawaslu harus bisa membuat pimpinan dan staf merasa nyaman saat melakukan kerja di kantor. Pasalnya kenyamanan dan kebersihan menjadi hal yang harus diperhatikan.
"Jangan lupa setiap kantor harus ada ruang sidang. Ini penting karena Bawaslu punya kewenangan untuk menggelar persidangan di kantor," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar berharap, pemberitan tanah tersebut nantinya bisa berimbas positif terhadap peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.
"Saya siapkan tanah agar kantor bawaslu dengan KPU berdekatan. Supaya proses demokrasi di Minsel berjalan lancar," tuturnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hendi Purnawarman
 |
 |
Webmail
