Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Minggu, 7 Juli 2024 - 07:03 WIB
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Pasalnya, dia kerap menemukan laporan yang tidak melalui proses kajian dan dikembalikan ke Bawaslu oleh KASN.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 11 Januari 2024 - 22:33 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus jeli dalam berperilaku, terutama saat tahapan kampanye Pemilu 2024. Pasalnya, dia melihat beberapa acara kampanye dibentuk sedemikian rupa untuk tidak terlihat sebagai sebuah kampanye.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Jumat, 1 September 2023 - 08:58 WIB
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan strategi Pengawasan Bawaslu dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu, 1 Maret 2023 - 09:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 27 Oktober 2022 - 12:43 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran kejaksaan menyukseskan Pemilu 2024 dengan turut mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan
Ditulis oleh Hendi Poernawan pada Jumat, 23 September 2022 - 19:24 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memprediksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak 2024 akan tetap terjadi. Hal tersebut didasari oleh maraknya ASN yang melanggar aturan pada Pilkada 2020 lalu, bahkan terdapat ASN yang dikenai sanksi.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 10 Agustus 2022 - 17:18 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengimbau para kepala desa (kades) agar melakukan pengecekan data diri supaya namanya tidak dicatut partai politik (parpol) dalam proses pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Webmail
