Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono ingin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi literasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk hukum pemilu. Misalnya dia menyebutkan, jika ada yang ingin membuat tesis atau disertasi bisa langsung mengakses JDIH Bawaslu.

Dikirim oleh Rama Agusta pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu perlu menjadi etalase pemilu secara khusus, bahkan menjadi pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia secara umum. Untuk mendorong itu, kata dia, perlu adanya pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memadai, baik segi sarana prasarana maupun aspek koleksi.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Bawaslu menargetkan mendapatkan peringkat pertama Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional (JDIHN) award dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait menyatakan optimis Bawaslu dapat meraih target tersebut. 
 
Dikirim oleh Hendi Poernawan pada
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenti meyakini kehadiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu memudahkan masyarakat untuk akses data dan informasi serta informasi putusan hukum Bawaslu. Maka dari itu diharapkan tidak ada lagi kendala yang dialami oleh masyarakat maupun akademisi yang membutuhkan informasi. 
Berlangganan JDIH Bawaslu