Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu kepada sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Dalam kesempatan ini, Bawaslu menggandeng Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu membutuhkan masukan-masukan dari kalangan kampus khususnya dari para mahasiswa fakultas hukum. Bagaimana peran Bawaslu pada saat ini sebagai proses pendidikan hukum tata negara dan demokrasi baginya membutuhkan masukan secara akademis.
JDIH Bawaslu, lanjut dia, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu kepada publik serta menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Provinsi agar dapat mengelola produk hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
“Kehadiran JDIH Bawaslu merupakan akuntabilitas Bawaslu kepada publik dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, dan produk-produk hukum yang berkaitan dengan Pilkada 2020 untuk dapat segera dikelola dan diunggah oleh Bawaslu Provinsi,” ungkapnya secara daring dari Sabu Raijua, Selasa (6/7/2021).
Dia menegaskan kehadiran JDIH Bawaslu saat ini dapat membantu para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan skripsi, ketika melakukan pencarian dokumen dan informasi hukum khususnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu seperti halnya Peraturan Bawaslu, putusan penanganan pelanggaran, putusan penyelesaian sengketa dan produk hukum lainnya.
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum BPHN Yasmon menyampaikan JDIHN butuh kerja sama dari pihak kampus-kampus di seluruh Indonesia. “Jika semua kampus di Indonesia semua mempunyai JDIH dan sudah terintegrasi dengan JDIHN, maka akan semakin banyak pula jumlah penulisan ilmiah seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang ada di JDIHN, dan itu akan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional. Pada saat ini baru ada 12 (dua belas) perguruan tinggi yang mempunyai JDIH dan baru tujuh yang sudah terintegrasi dengan JDIHN,” paparnya.
Sedangkan Tenaga Ahli Divisi Hukum Bawaslu Bachtiar Baetal menjelaskan kehadiran JDIH Bawaslu akan memudahkan para mahasiswa dalam melakukan proses pencarian dokumen dan informasi hukum untuk kebutuhan penulisan karya tulis ilmiah dan skripsi. Bachtiar juga mengajak para mahasiswa hukum agar tertarik melakukan penelitian dan penulisan hukum mengenai kepemiluan.
“Masih belum banyak mahasiswa hukum yang tertarik meneliti dan menyusun penulisan hukum seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi tentang pemilu. Di Indonesia masih minim karya tulis ilmiah tentang pemilu dan Bawaslu. Di Bawaslu sendiri banyak produk hukum seperti Peraturan Bawaslu, Putusan Penanganan Pelanggaran dan Putusan Penyelesaian Sengketa yang dapat diteliti dan dikaji oleh mahasiswa,” ungkapnya.
Dalam kegiatan kali ini diikuti pula Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung BGB Indra Atmaja bersama jajaran pejabat dan para staf di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Bawaslu serta Civitas Akademik dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dari sembilan kampus, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Mataram, Universitas Pamulang, Universitas Ibnu Khaldun dan STH Indonesia Jentera.
Sebelumnya, Bawaslu telah mengggelar Rapat Koordinasi bimbingan teknis (bimtek) Pengelolaan Sistem JDIH kepada 34 Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang pada 29 Juni hingga 1 Juli 2021 melalui daring.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Ranap THS
 |
 |
Webmail
