Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kerja pengawasan pemilu yang baik harus diikuti pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar pula. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat menyampaikan arahan dalam acara Sosialisasi Identifikasi Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 Regional V di Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/7/2019).
Abhan menjelaskan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat kali berturut bukanlah kerja sesaat, melainkan kerja terus menerus. Menurutnya, komitmen bersama dan sinergisitas antara komisioner dengan sekretariat adalah kunci mempertahankan dan untuk kembali meraih WTP kelima.
Baca juga: Afif Simpulkan Efektivitas Perekrutan SDM Berdampak Kualitas Pengawasan
“Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab sekretariat. Tetapi tentu komisioner tidak bisa lepas, harus juga ikut mempersiapkan, mengontrol dan juga membantu kelancaran pertanggungjawaban,” papar Abhan.
Untuk mencapai WTP kelima, lanjutnya, jajaran Bawaslu harus kerja keras dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Dia beralasan, uang yang telah dipercayakan Negara kepada Bawaslu adalah uang hasil jerih payah rakyat dalam membayar pajak.
“Bawaslu sebagai lembaga yang diberi amanat itu maka kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Serupiah pun harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Abhan mengingatkan, baik itu Bawaslu tingkat provinsi maupun Bawaslu tingkat kabupaten/kota mempersiapkan laporan keuangan sebaik-baiknya. Hal tersebut mengingat setiap Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota apabila sewaktu-waktu menjadi objek sampling audit BPK sudah langsung siap.
Senada disampaikan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Dirinya mengatakan, dalam melakukan sebuah fungsi pengawasan dan penindakan itu penting sama penting dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan secara baik. Baginya, perlu pengertian, kerja keras, ketelitian untuk bisa menggunakan dan melaporkan dana yang telah diterima.
Fritz mengungkapkan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pun berdampak peningkatan kepercayaan dari publik maupun lembaga negara lainnya. “Karena pemerintah, Komisi II DPR, BPK, Bappenas percaya kepada Bawaslu. Kita mempergunakan budget dengan sungguh-sungguh yang bisa diuji oleh waktu yang telah menunjukkan selama empat tahun berturut-turut Bawaslu mendapatkan predikat WTP,” jelasnya.
Untuk itu, kerja keras pengelolaan anggaran tersebut baginya terus ditingkat sehingga bisa mengulang sukses meraih WTP kelima kali. “Saya berharap tahun depan kita duduk lagi seperti ini untuk WTP kita yang kelima. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersama-sama,” tambah Fritz.
Baca juga: Dewi: Sukses Pengawasan Pemilu Ditentukan Sukses Administrasi Keuangan
Dalam acara ini, hadir Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro H2PI Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso, dan Kepala Biro TP3 La Bayoni.
Kegiatan ini pun diikuti 364 peserta yang terdiri atas: ketua, kepala sekretariat, bendahara, dan staf pengelola keuangan di Bawaslu Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Juga hadir jajaran ketua, koordinator sekretariat bendahara, dan staf pengelola keuangan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dari daerah tersebut.
Editor: Ranap Tumpal HS
Fotografer: Christina Kartikawati
 |
 |
Webmail
