• English
  • Bahasa Indonesia

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat menjadi pembicara dalam acara Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019/Foto: Jaa Rizka Pradana

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, terus mendorong revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi ini menurutnya sangat penting agar sesuai perkembangan zaman, terutama terkait fungsi pengawasan Bawaslu dalam pilkada.

Baca juga: Daluwarsa, Bawaslu Tak Terima Laporan di Kabupaten Ende

Fritz menambahkan, gagasan larangan eks narapidana (napi) korupsi maju Pillkada 2020 sangat sejalan dengan adanya revisi UU tersebut. Saat ini, lanjutnya, UU Pilkada belum bisa memfasilitasi gagasan tersebut.

"Kami setuju apabila ada mantan napi koruptor misalnya tidak bisa menjadi kepala daerah. Tetapi harus melalui proses UU karena pembatasan hak hanya boleh melalui UU," cetusnya dalam acara Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Kemudian, gagasan adanya rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) juga dapat dilakukan. Fritz mengatakan, lembaga pengawas juga setuju dengan e-rekap namun tetap bertolak dari revisi UU Pilkada 10/2016.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Evaluasi Perbawaslu Tahapan Pemilihan

Dia memandang, apabila beberapa gagasan tersebut dibentuk dalam sebuah UU, maka legitimasi prosesnya amat jelas. "Jadi kita harus bisa mengantisipasi perlindungan proses itu yang harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan yang direfleksikan pada dua pilkada sebelumnya 2017 dan 2018," tutupnya.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu