Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari pelapor Heri Birtus Gani. Majelis yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Majelis Fritz Edward Siregar menilai laporan Nomor 80/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2019 telah melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa.
Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Evaluasi Perbawaslu Tahapan Pemilihan
Adapun terlapor adalah lima anggota KPU Kabupaten Ende NTT. Fritz menyatakan, peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan terlapor pelapor pada 15 Mei 2019. Namun pelapor baru menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu pada 30 Juli 2019.
"Dengan demikian majelis berpendapat penyampaian laporan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan," jelas Fritz dalam sidang putusan pendahuluan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Dia menjelaskan, pokok laporan pelapor mempersoalkan mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ende PDIP Dapil II atas Silvia Indradea. Dalam uraian pelapor, seharusnya penetapan diberikan kepada Heri Birtus. Pergantian calon anggota DPRD Kabupaten Ende dilakukan karena pelapor berstatus seorang terpidana.
Baca juga: Daluwarsa, Bawaslu Tak Terima Laporan Caleg DPRD Kota Tangerang
Fritz mengatakan, secara materiil laporan pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran administrati. Maka menurutnya, majelis pemeriksa berpendapat secara materil laporan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
"Menyatakan laporan tidak diterima. Menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan," sahut Abhan saat membacakan isi putusan.
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
