Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
“Pengelolaan BDP pemilu dilakukan secara teratur dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu," katanya saat memberikan sambutan dalam 'Foccus Group Discussion' Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaraan Pemilu dan Pemilihan, Selasa, Jakarta (28/6/2022).
Di samping itu, Puadi menegaskan Bawaslu perlu menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan BDP pemilu seperti dengan aparatur TNI/Polri. "Terkait tempat penyimpanan BDP harus terkoordinasi dan aman karena itu Bawaslu perlu kerja sama dengan stakeholder atau lembaga yang bersangkutan,” jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Puadi juga menjelaskan saat ini Bawaslu tengah meningkatkan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu di Pemilihan Serentak 2024 mendatang. “Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan dan peningkatan terkait penanganan pelanggaran pemilu” tegasnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaka Fajar Nugraha
