Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Sulawesi Utara (Sulut) Supriyadi Pangellu mengapresiasi amar putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, seluruh putusan mempertimbangkan keterangan yang diberikan Bawaslu Sulut.
"Tentunya kami mengapresiasi Mahkamah yang telah memberikan ruang sangat luas kepada Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Apa yang disajikan hari ini adalah hasil dari kerja kita pengawasan secara berjenjang mulai dari pengawas TPS, kelurahan, kecamatan, bahkan Bawaslu pusat," ungkapnya di Gedung MK, Kamis (8/8/2019).
Baca juga: Bawaslu Jatim Sanjung Soliditas Tim Hingga Jadi Pertimbangkan Hakim MK
Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Adnan Jamal. Dirinya berpendapat, seluruh jajaran telah bekerja dengan maksimal bercermin dari Pemilu 2019.
"Saya kira untuk PHPU provinsi kami sukses. Kami melihat keberadaan posisi Bawaslu secara konstitusional sangat kuat. Indikatornya beberapa tadi dipertimbangan putusan keterangan Bawaslu yang dipertimbanhkan Mahkamah," jelasnya.
Meski demikian, pimpinan dari dua Bawaslu tingkat provinsi tersebut mengaku, tak serta merta ingin bersantai-santai. Dalam menyambut Pilkada 2020, baik Supriyadi dan Adnan mengakui pihaknya perlu melakukan persiapan matang sejak saat ini.
"Apa yang kita lakukan dalam PHPU ini menjadi catatan evaluasi bagaimana kami mempersiapkan aspek-aspek pengawasan secara detail dari awal. Seluruh tahapan ini harus kita rekam secara baik dan benar supaya keterangan tertulis benar-benar menyajikan seluruh keterangan secara komprehensif," bebernya.
Baca juga: Abhan Minta Laporan Akhir Jadi Buku dan Ditampilkan Dalam ‘Website’
Begitu pula dengan Adnan. Menurutnya, jajaran Bawaslu Sulse sudah siap melakukan pengawasan terkait Pilkada 2020. "Persiapan kita untuk pilkada. Kami menunggu petunjuk dari Bawaslu pusat. Pada prinsipnya Bawaslu Sulsel telah siap untuk melakukan pengawasan untuk pilkada pada 12 kabupaten dan kota," tutup dia.
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
