• English
  • Bahasa Indonesia

Jelang Pilkada Serentak, 204 Daerah Telah Menandatangani NPHD

Ketua Bawaslu Abhan saat diwawancarai awak media usai acara Diskusi Evaluasi Pemilu 2019 dan Tantangan Pilkada 2020, Selasa 15 Oktober 2019/Foto: Muhtar

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, telah ada 204 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya, ada beberapa kendala terkait keterlambatan di beberapa daerah.

Kendalanya, lanjut dia, diantaranya ada argumentasi dari pemerintah daerah (pemda) terkait terbatasnya anggaran. Maka menurutnya, Bawaslu pun terus melakukan langkah-langkah agar mendorong kementerian dalam negeri (Kemendagri), kepala daerah dan DPRD menyelesaikan hal tersebut.

Baca juga: Perekrutan Panwascam Pilkada 2020 Dimulai November

Abhan melanjutkan, terdapat 66 daerah kabupaten/kota dan 3 provinsi yang belum melakukan penandatangan NPHD. Berdasarkan data dia terima hingga saat ini, anggaran yang sudah tercatat dalam NPHD adalah Rp 2,2 Triliun.

"Ini bukan anggaran berlebih tapi anggaran yang cukup dan mencukupi," ujarnya di Ruang Media Center Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/10/19).

Soal kenaikan anggaran, Abhan menilai kenaikan tersebut merupakan hal wajar dengan pernyesuaian inflasi. Dia melihat honor para panwascam kecil, padahal tugas yang diemban cukup berat sehingga sudah seharusnya panwascam diberikan gaji yang layak.

"Memang banyak kebutuhan untuk belanja pengawas Ad hoc, kalau Bawaslu tidak banyak jumlahnya, beda sama KPU," ungkapnya.

Baca juga: Harap Bawaslu Jadi Pusat Pembelajaran, Dewi: Harus Ada Publikasi

Sebagaimana diketahui, kementerian dalam negeri (kemendagri) memperpanjang waktu penandatanganan NPHD hingga 14 Oktober 2019 bagi kepala daerah. Sebelumnya, target waktu NPHD adalah 1 Oktober.

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kemendagri, Senin (7/10/2019) dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkadanya.

Editor: Ranap THS

Tag: 
Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu