• English
  • Bahasa Indonesia

Daluwarsa, Bawaslu Putuskan Tak Terima Laporan di Kabupaten Bogor

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kiri) saat membacakan pertimbangan putusan pendahuluan didampingi Ketua Bawaslu Abhan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat 26 Juli 2019/Foto: Andrian Habibi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membacakan putusan pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Lili Diana sebagai pelapor dalam perkara Nomor 78/LP/PL/ADN/RI/00.00/VII/2019 melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciseeng dan PPK Bojong Gede di Kabupaten Bogor.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Abhan menyatakan, laporan tak diterima lantaran melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa. "Laporan tidak ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan," katanya saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (27/7/2019).

Anggota Majelis Pemeriksa Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, Bawaslu belum menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.. "Meskipun memenuhi syarat formil, tetapi laporan pelapor secara materil tidak terpenuhi," jelasnya.

Dewi mengungkapkan, ada ketidakwajaran dalam dokumen laporan. Pelapor, lanjutnya, berasalan mengetahui dugaan pelanggaran administasi pemilu pada 10 Juli 2019, padahal tahapan rekapitulasi sudah selesai. Bahkan, KPU telah menetapkan rekapitulasi nasional pada 21 Mei 2019 dengan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

Dewi lantas menunjuk Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang memuat waktu tenggang memasukkan laporan selama tujuh hari semenjak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. "Pelapor yang tinggal di (Kabupaten) Bogor tentu berkepentingan mengetahui hasil perolehan suara sejak awal di setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara," urai Dewi.

Perempuan yang menjabat Ketua Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu ini memaparkan, laporan paling lambat didaftarkan ke Bawaslu tanggal 29 Mei 2019 setelah KPU membuat penetapan hasil rekapitulasi nasional pada 21 Mei 2019. Sedangkan pelapor memasukkan dokumen laporan pada 15 Juli 2019.

"Sehingga majelis pemeriksa Bawaslu menyatakan laporan telah melewati batas waktu untuk menyampaikan laporan atau daluwarsa," pungkas srikandi Bawaslu tersebut.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu