Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk bersikap netral saat menjadi pihak yang diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Alasannya Bawaslu tidak mewakili atau memihak kepada pemohon atau termohon.
"Bawaslu bukan sebagai pihak yang saling berhadapan. Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi bantahan yang seharusnya memuat deskripsi hasil pengawasan," tegasnya saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Angkatan I, di Cisarua Kabupaten Bogor, Senin, (20/8/2024).
Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini menuturkan penyusunan dan pemberian keterangan dalam PHP di MK dapat dirangkum menjadi tiga hal utama yaitu fakta, data, dan kata. Ketiganya harus tercermin dalam leterangan pengawas pemilihan baik tertulis maupun lisan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan membantu MK dalam memutus sebuah perkara.
"Fakta merupakan peristiwa yang deskripsikan hasil pengawasan. Lalu data berisi dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan. Sedangkan kata didasarkan pada fakta dan data hasil pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian sengketa pemilihan," tuturnya.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Hendi
 |
 |
Webmail
