Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.
Dia menegaskan, antisipasi berbagai persoalan dimulai dengan menyamakan persepsi penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP). "Jangan ada lagi perbedaan persepsi. Penyelenggara pemilu harus melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya," ungkapnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini menambahkan, untuk menangani persoalan tersebut juga diperlukan mengefektifkan kewenangan Bawaslu dalam membentuk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang sejalan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Serta tidak bertentangan dengan UU Pemilu dan UU Pilkada.
Selain itu, menurutnya terdapat pula permasalahan teknis. Bagja memperkirakan adanya potensi masalah atas adanya irisan tahapan antara pemilu dan pilkada dalam kurun waktu yang berdekatan. Bagja menunjuk pada Februari 2024 akan ada pemilu dengan 5 kotak suara, kemudian November 2024 pilkada di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang dilakukan bersamaan.
"Ini tentu tidak mudah bagi penyelenggara. Tetapi kami akan bekerja keras agar semua tahapan berjalan dengan lancar," terangnya.
Dikatakan Bagja, kendala geografis dan kesulitan akses jaringan teknologi informasi juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Pasalnya Bawaslu melakukan pengawasan yang berbasis jaringan teknologi informasi. Dia meyakinkan, Bawaslu membutuhkan jaringan telekomunikasi yang baik diseluruh Indonesia guna memaksimalkan dan memudahkan kinerja pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Rizka Pradana
 |
 |
Webmail
