Ditulis oleh Jaa Pradana pada Sabtu, 9 Maret 2024 - 09:20 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi. Hal ini penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Selasa, 18 Juli 2023 - 14:06 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemrintah Daerah (Pemda) agar membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada sebelum tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan proses pembahasan NPHD membutuhkan waktu yang cukup lama.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Rabu, 12 Januari 2022 - 17:50 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Bawaslu sedang menyusun daftar inventarisir masalah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), tentang penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Selasa, 7 September 2021 - 16:27 WIB
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Minggu, 17 November 2019 - 21:14 WIB
Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajarannya lebih kreatif menyosialisasikan pencegahan pelanggaran Pilkada 2020 ke masyarakat. Dia meminta Bawaslu daerah mulai memproduksi konten-konten pencegahan dengan menggunakan audio visual.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Senin, 30 September 2019 - 10:16 WIB
Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap hubungan antara Bawaslu, KPU, akademisi, pemantau pemilu, media dan stakeholder lainnya tetap harmonis seperti saat ini. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga harus lebih ditingkatkan lagi menjelang Pilkada Serentak 2020.
Webmail
