• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Periksa Delapan Saksi Laporan Pelanggaran Pileg DPRD Manado

Ketua Majelis Sidang Fritz Edward Siregar (kanan) dan Anggota Majelis Sidang M Afifuddin mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor dan terlapor, Rabu 12 Juni 2019/Foto: Andrian Habibi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memeriksa keterangan dari delapan saksi dalam sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) di Manado. Enam saksi dari pihak pelapor dan dua saksi lainnya dari pihak terlapor.

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan Anggota Majelis M Afifuddin. Laporan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ini diajukan pelapor Herry Arnold Kolondam. Sementara pihak terlapor yaitu KPU Kota Manado.

Dalam sidang sebelumnya, telah dibahas terkait adanya ketidaksinkronan data yang terjadi pileg DPRD Kota Manado. Para saksi pun menyampaikan adanya kelalaian penyelenggaraan rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak PPK maupun KPU Kota Manado. (Baca: Pelapor Beberkan Data Rekapitulasi Pileg DPRD Manado Tak Sinkron)

"Kita mengusulkan kita bagi dua giliran saksi. Yang kecamatan dulu, lalu berikutnya kecamatan lain. Jadi pernyataan lebih terfokus ke pokok perkara apa yang ingin diketahui dari saksi fakta," ucap Fritz di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2019).

Saksi pelapor dari Partai Demokrat Maxi mengungkapkan, adanya pembukaan kotak suara saat rekapitulasi di tingkat kelurahan tanpa sepengetahuan saksi partai maupun penyelenggara pemilu. "Waktu itu ada buka kotak di Kelurahan Islam saat direkapitulasi dihitung waktu itu kita keluar (istirahat). Kita kaget kenapa ada kotak suara di pekarangan kecamatan. Tidak ada kesepakatan, saya bilang ini pidana ini," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Dengar Keterangan Laporan Empat KPU Kabupaten di Malut

Eko sebagai saksi dari pihak KPU Kota Manado mengakui membuka kotak tersebut. Dia menjelaskan, pembukaan tersebut guna melakukan penyesuaian data di plano untuk dipindahkan ke Situng. Namun menurutnya, dia baru menyadari bahwa tindakan inisiatifnya itu ternyata tidak tepat dilakukan.

"Kita butuh penyesuaian untuk Situng. Kita hanya butuh satu data dan saksi butuh acuan plano. Jadi saya tidak sengaja berinisiatif. Pas di luar pintu, ada teras disitu baru saya bawa keluar kemudian pak Maxi menegur. Belum sempat saya lihat, saya tutup  dan masukkan kembali," tuturnya.

"Saya akui dan tidak ada niat apa-apa hanya untuk penyesuaian Situng. Tapi itu malah jadi tuntutan kawan-kawan," tambahnya.

Lalu, pihak saksi pelapor sempat menyatakan ada selisih argumen saat rekapitulasi suara Kelurahan Maising. Hal ini akibat ketidaksesuaian data. Pihak PPK Tuminting mengizinkan menghitung ulang data yang bermasalah, namun menolak untuk menghitung ulang semua suara.

"Buka kotak lagi hitung ulang lagi, 18 kotak bukan kita enggak fasilitasi tapi kan tidak semua plano. Mana saja yang dikeluhkan, kita transparan tapi mereka (saksi partai) nggak mau dan tensinya tinggi. Maka kita sempat skorsing," jelas Eko.

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Keterangan Saksi Ahli KPU Landak

Pelapor turut mempermasalahkan proses ambil alih  penghitungan rekapitulasi suara di Kecamatan Tuminting. Menurut Herry, ambil alih tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2019 Pasal 11 huruf a dan Pasal 16 ayat 1.

"Benar dari kecamatan Tuminting dipindahkan ke KPU Kota Manado. Yang mimpin di kecamatan ya PPK kalau di KPU ya KPU Kota Manado. Ya padahal masih tahap kecamatan dulu," aku salah satu saksi partai Golkar bernama Steven.

Mendengar seluruh keterangan, Fritz menyatakan akan segera mengadakan rapat pleno bersama jajarab Anggota Bawaslu lainnya. Dia pun meminta agar semua bukti dan lampiran berkas dapat segera dilengkapi.

Baik pelapor dan terlapor diharap menyerahkan kesimpulan laporan paling lambat, Jumat (14/6/2019) pukul 16.00 WIB. Sedangkan, putusan laporan akan disampaikan pada Senin (17/6/2019) pukul 15.00 WIB.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 24 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Mabel POLRI, Jakarta
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
Tempat :
Surabaya
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
Tempat :
Bali
Waktu:
Sabtu, 21 September 2019 WIB
Tempat :
Bali
Waktu:
Jumat, 20 September 2019 WIB
Tempat :
Bali

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu