Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemerataan anggaran untuk setiap divisi Bawaslu daerah demi menyongsong pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk Pilkada Serentak 2020. Pemerataan yang dia maksud bukan soal kuantitas yang sama, namun teekait keseimbangan kebutuhan masing-masing divisi.
Baca juga: Fritz : Jajaran Pengawas Pemilu Harus Jaga Integritas Saat Pilkada 2020
Hemat Bagja, dalam praktiknya masih ada divisi-divisi yang kekurangan anggaran sehingga berpengaruh dalam kinerja Bawaslu daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, dia menyontohkan divisi sengketa, pengawasan, dan penindakan yang kerap kekurangan anggaran.
"Anda bayangkan pengawasan penindakan dan sengketa anggarannya rendah. Kan kita ketawa, karena ini core business kita. Itu kerja utama kita," tegasnya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Tahun 2019 di Kalimantan Tengah, pada Selasa (16/10/2019).
Bagja mengatakan, perlunya bagi Bawaslu daerah untuk kembali melihat jargon Bawaslu, yang berbunyi: "Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu". Menurutnya, untuk menegakkan keadilan dibutuhkan anggaran yang mencukupi. Karena itu, dia mendorong bagian terkait untuk dapat juga menerapkan jargon tersebut dengan menetapkan keadilan dalam mengalokasikan anggaran sehingga tidak ada divisi yang dianaktirikan.
"Kita berbicara soal lembaga secara keseluruhan, yang penting itu dibagi secara proporsional semuanya anggarannya. Jangan sampai talk only no action. Ini penting bagi Anda untuk menyusun program kerja," ujar Bagja.
Baca juga: Bawaslu Segera Rampungkan Perbawaslu Pencalonan Pilkada 2020
"Ini PR (pekerjaan rumah) kita. Kita harus bisa bekerjasama menyelesaikan visi misinya. Penegakan keadilan dimana? Di penanganan penindakan dan pengawasan dan SDM itu semua harus adil," tutupnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
