Berita

Medan, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau biasa disebut Pilgubsu Tahun 2018, yang tahapannya dimulai pada bulan September mendatang bersamaan dengan 17 Provinsi dan 381 Kabuapten/Kota lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Aspek Hukum Penanganan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Medan, Jumat (16/6/2017).

Lombok, Badan Pengawas Pemilu - Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika kepemiluan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum Evaluasi Peraturan Bawaslu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Lombok, Sabtu (17/6).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, di Hotel Savero Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/6/2017).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menegaskan proses rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus bebas dari unsur gratifikasi. Tahapan seleksi harus dipastikan berjalan dengan terbuka, akuntabel dan profesional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu. Bertempat di A One Hotel Jakarta, senin (6/62017), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menggelar Focus Group Diskussion mengenai Perbaikan Alat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 Tahap I.

Langgur, Badan Pengawas Pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Mochammad Afiffudin, menyampaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 akan menjadi pekerjaan berat bagi bawaslu, dimana pelaksanaannya akan beririsan dengan pelaksanaan tahapan Pilpres tahun 2019, yakni tahapan Pilkada tahun 2018 dimulai bulan September sedang bulan oktober akan dimulainya tahapan Pilpres serta pemilihan anggota legislatife.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Maraknya pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi catatan Penyelenggara Pemilu, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, pelanggaran kampanye pada pilkada kemarin modenya bermacam-macam, mulai dari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), maupun kampanye di tempat ibadah dan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan calon tertentu.

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, untuk menjadi Anggota Bawaslu Provinsi setidaknya harus memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi. Menurut Abhan, tidak mudah untuk mendapatkan Anggota Bawaslu Provinsi seperti itu sehingga Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Provinsi mempunyai tugas yang berat.

Depok, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Desain Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif tahap II guna memperkuat program pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dalam rangka persiapan Pilkada tahun 2018.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin selaku Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan menyatakan, pengembangan pengawasan dalam Pilkada tahun depan akan membutuhkan kerja keras yangmana pengawas Pemilu harus mampu menjadi penghubung banyak aktifitas dan komunitas Pemilu.

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan,  sukses tidaknya pelaksanaan Pilkada dipengaruhi setidaknya  tiga komponen penting yaitu penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Pemerintah Daerah (Pemda), dan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masyarakat  punya peranan yang besar untuk menentukan nasib provinsi ke depan karena masyarakatlah yang mempunyai hak pilih dan menentukan siapa pemimpinnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2017 dievaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan seluruh partai politik, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Evaluasi tahapan pencalonan ini digelar di Hotel Manhattan, Jl. Prof. Dr. Satrio, Nomor 1 Casablanca, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6), KPU RI resmi meluncurkan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2018. Ketua Bawaslu RI Abhan, Dirjen Otonomi Daerah Sonni Sumarsono, Wassintel TNI AD Brigjen Andjar Wiraatma, serta Asops Mabes Polri Irjen Pol Unggung Cahyono yang turut hadir dalam peluncuran Tahapan Pilkada 2018 turut memukul perkusi bersama Ketua dan Anggota KPU RI sebagai tanda diluncurkannya Tahapan Pilkada 2018.

 Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menghimpun masukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Audit Regulasi Peraturan Bawaslu yang dilaksanakan di Hotel The 101 Bogor Suryakencana, Selasa (13/6/2017) malam. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Bawaslu RI ini turut mengundang sejumlah pakar hukum serta pegiat pemilu sebagai narasumber.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Kunjungan ke kantor PBNU tersebut selain untuk silaturahmi juga bertujuan mengajak PBNU untuk bersinergi dalam rangka mengefektifkan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 yang tahapannya juga akan beririsan dengan tahapan Pemililhan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Bawaslu RI yang bertujuan untuk peningkatan keterbukaan informasi publik di Bawaslu, di Bogor, Selasa (13/6/2017). Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menyatakan salah satu tuntutan publik sekarang ini adalah transparansi serta akuntabilitas dimana Bawaslu harus mampu menyesuaikan dengan hal tersebut.