Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dia meyakini, gerakan masyarakat memantau pilkada bisa mengurangi potensi masalah dalam kontestasi pergantian kepala daerah tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap hubungan kerja sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) semakin baik pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, apabila hubungan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan semakin terjalin erat bakal berdampak positif terhadap penegakan hukum pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu siap ikut berpartipasi dalam merumuskan frasa serentak dalam pelaksanaan pemilu bersama DPR dan pemerintah. Rumusan ini penting dibahas oleh lembaga legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bawaslu siap jika diminta DPR dan pemerintah untuk ikut serta dalam merumuskan bagaimana pemilu serentak ke depan berdasarkan keputusan MK," ungkap Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar setelah menghadiri sidang keputusan di Gedung MK di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri. Tujuannya, Pamwal VIP turut membantu proses pilkada melalui sisi pengamanannya.
Afif memperingatkan, pada Pilkada 2020 terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar. Sebaliknya, daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keseluruhan sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) masuk kategori dalam kategori rawan dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Secara berurutan provinsi yang masuk kategori paling rawan, yakni Sulawesi Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya menunjukkan, dari 261 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, terdapat 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar secara berurutan menjadi daerah yang paling rawan dengan mendapatkan skor dan level IKP paling tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu harus terus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu atau pilkada. Kesuksesan mengawasi Pemilu 2019 lalu membuat optimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu semakin tinggi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/02/2020).
"Bawaslu harus jaga kepercayaan publik. Saya yakin Bawaslu mampu melaksanakan tugas itu," ucapnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau supaya ajang pemilihan umum (pemilu) tidak dijadikan sumber perpecahan, permusuhan, dan membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif. Menurutnya, tujuan sejati pemilu adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara, bukan untuk meraih kekuasaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 hari ini. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjutinya.
Afif menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. IKP ini dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini.
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilihan yang digelar 23 September mendatang. Menurutnya, hal ini juga membantu mendetailkan dan membedah karakteristik pelanggaran di suatu wilayah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 31 Kabupaten/Kota mengalami kendala Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Temuan didapat saat penyerahan Data Comma Separated Values (DCSV) syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan Pilkada Serentak 2020.
"Sebagian besar kendala yang terjadi adalah unggah data Silon offline ke online," kata Ketua Bawaslu Abhan saat menerima DCSV di Kantor KPU Jakarta, Senin (24/2/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, kendati kewenangan pengawasan pilkada dan pemilu secara penuh dimiliki Bawaslu, tetapi kewenangan penindakan tidak semua bisa dilakukan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan ketidaksesuaian jumlah antara dokumen fisik dan dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2020. Dokumen tersebut merupakan dokumen pasangan calon jalur perseorangan atas nama Abdul Hafid Ahmad dan Makinun Amin.
Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dengan masyarakat biasa. Menurutnya, sumpah jabatan untuk netral dalam pemilu dan pilkada mengikat ASN.
Fritz menjelaskan, setelah mengucapkan sumpah, ASN memiliki keterbatasan dalam kehidupan politik karena wajib menjaga netralitas dan tidak memihak. Apalagi, saat penyelenggaraan pilkada yang kebanyakan pesertanya kepala daerah petahana atau pejabat pemerintah daerah setempat.
Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak para awak media untuk membagi pengetahuan investigasi terkait aktivitas yang disinyalir sebagai pelanggaran pilkada. Dia meyakini, jaringan yang dimiliki pers sangat luas dan kemampuan menelisik kasus yang sangat baik sehingga jika dilakukan kerjasama dengan Bawaslu akan memberikan dampak yang positif.
