Berita

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dampak atas wabah virus Corona, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan tidak ada istilah penundaan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wlikota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, dalam UU tersebut hanya ada istilah Pilkada susulan atau lanjutan.

“UU 10 Tahun 2016 tidak mengenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Terminologi dalam UU Pemilihan adalah lanjutan dan susulan,” katanya saat konferensi pres di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengeluarkan tiga rekomendasi kepada KPU terhadap empat tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sebentar lagi berlangsung. Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mencegah penyebaran Coronavirus 2019 (Covid-19) yang menjadi wabah tanah air dan dunia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Upaya pencegahan dan dampak dari penyebaran Coronavirus 2019 (Covid-19) dilakukan Bawaslu dalam melakukan kerja pengawasan Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Abhan mengimbau, penyesuaian sistem kerja dalam mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Sekretariat Bawaslu akan diberlakukan berdasarkan sistem kerja aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu menunda sejumlah kegiatan tatap muka yang melibatkan sejumlah massa berkumpul di satu tempat. Kegiatan tatap muka itu seperti rapat koordinasi nasional (rakornas), bimbingan teknis (bimtek), diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan beberapa acara lainnya baik yang mengundang Bawaslu provinsi dan kabupaten kota atau pihak eksternal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Antisipasi menyebarnya virus Corona atau Covid-19, Bawaslu menerapkan mekanisme penanganan di lingkungan Bawaslu. Terdapat tiga poin utama yang dilakukan dalam penanganannya, meliputi: pembersihan fasilitas umum, kebersihan diri bagi siapa saja yang akan masuk ke gedung Bawaslu, dan pengecekan suhu badan.

Kepulauan Aru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, siapapun oknum yang yang melakukan praktik politik uang dalam pilkada bakal terkena sanksi pidana. Ancaman hukuman ini diberikan terhadap oknum yang memberi atau menerima praktik sogok menyogok tersebut.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Empat Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Banten secara bersamaan melakukan deklarasi mengawasi Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2020, Kabupaten Serang masuk wilayah dengan kerawanan tinggi atau paling rawan se-Pulau Jawa.

Majalengka, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilahirkan Bawaslu sejak Pemilu 2019 untuk mempermudah proses pelaporan cepat secara daring, kini lebih disempurnakan dalam menyambut Pilkada 2020. SIPS ini diharapkan bisa makin baik untuk Pemilu 2024.

BSD, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak pihak dalam wadah Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang meliputi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan duduk bareng dalam menangani pelanggaran pemilu atau pilkada. Hal itu menurutnya demi menghindari perbedaaan persepsi tentang delik pidana pemilu.

Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mejelis Sidang Bawaslu Purworejo memerintahkan KPU Purworejo untuk membatalkan berita acara tentang hasil pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon Slamet Riyanto-Suyanto yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam agenda pembacaan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Purworejo 2020, Bawaslu mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) selain sebagai sarana sosialisasi kepada masyakarat, juga mendukung keterbukaan informasi publik.

“JDIH ini menjadi pintu agar publik mudah mengakses Perbawaslu (Peraturan Bawaslu),"ujarnya saat memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan Rapat kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Gelombang I di Jakarta, Kamis (12/3/2020) malam.

Mojokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pilkada Serentak 2020 baru memasuki tahapan pendaftaran calon jalur perseorangan. Walaupun belum ada penetapan pasangan calon, Bawaslu telah melakukan pendalaman pemeriksaan 297 kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Perwakilan Partai Buruh Australia (Australian Labor Party sowan ke kantor Bawaslu, Kamis (12/3/2020). Kedatangannya dalam menggelar diskusi dengan pimpinan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, kunjungan perwakilan dari Australian Labor Party (ALP) tersebut ingin mengetahui tugas, fungsi, dan cara kerja Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak mahasiswa untuk aktif berpartisipasi menjadi pengawas dalam Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, mahasiswa bisa menjadi pemantau pemilu yang tidak diam apabila menemukan pelanggaran.

"Banyak persoalan yang tidak bisa Bawaslu sendiri yang melakukan. Butuh peran mahasiswa dalam melakukan penegakan hukum pemilu," katanya saat acara dialog Kebangsaan bertajuk: Keberagaman Memajukan Indonesia di Tangerang Selatan, Kamis (11/3/2020).

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap Provinsi Bengkulu bisa mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dan jurdil ( jujur dan adil), sekaligus berintegritas. Menurutnya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk taat dan patuh terhadap aturan dan regulasi yang ada, tidak hanya penyelenggara pilkada saja, tetapi juga bagi peserta pilkada dan pemilih.