Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap pengalamannya sebagai pemantau pemilu yang dituangkan dalam buku berjudul Membumikan Pengawasan Pemilu hadir di saat yang tepat.

Afif menjelaskan maksud hadir disaat yang tepat. "Pertama, ketepatannya mengenai dengan fase waktu ebaluasi dan intropseksi terhadap penyelenggaraan pemilu yang sudah terlaksana," katanya dalam acara bedah buku sekaligus peluncuran Pojok Ncang (Pojok Pengawasan milik Bawaslu DKI Jakarta), Senin (18/5/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran pimpinan Bawaslu berdiskusi bersama mantan pengawas pemilu luar negeri (panwaslu LN) yang bertugas pada Pemilu 2019. Dalam diskusi itu, mantan Panwaslu LN tersebut menceritakan pengalaman mereka tentang pelaksanaan pemilu di negara tempat mereka menetap saat ini.

Ani Nigeriawati mantan Panwaslu Seoul bercerita, Korea Selatan (Korsel) tetap percaya diri melaksanakan pemilu di tengah ancaman pandemik covid-19, sebab sejak awal dukungan terhadap penangan kesehatan dan protokol kesehatan selama pandemik cukup baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 bisa berdampak peningkatan angka pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu terus melakukan berbagai upaya pencegahan guna mengantisipasi membesarnya bentuk pelanggaran.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Ratna Dewi Pettalolo asked for seriousness from the regional government in providing budget support for the 2020 elections. The reason is that the election budget during the COVID-19 pandemic was not budgeted for the election budgeting process.

"Bawaslu Province, Regency, City need a definite budget related to additional costs in the implementation of the election with COVID-19 protocol," she said in the discussion 'Activist and Media Online Ngabuburit', Saturday (05/16/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta keseriusan dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, anggaran pilkada selama pandemi covid-19 tidak dianggarkan pada proses pengusuan anggalan pilkada.

"Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota butuh anggaran yang pasti terkait biaya-biaya tambahan dalam pelaksnaan pilkada dengan protokol covid-19," ujarnya dalam diskusi 'Ngabuburit Daring Aktivis dan Media', Sabtu (16/05/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, jika pilkada digelar pada 9 Desember 2020, maka tahapannya harus dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Sejumlah akademisi pun mengungkapkan berbagai kendala atas ketidakpastian pelaksaanaan pilkada dari berbagai sisi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait praktik politik uang di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah menjadi dasar alasan praktik politik uang perlu diwaspadai jelang Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu believes the ad hoc supervisors (temporary) as the spearhead of election and election control. So Bawaslu needs to improve the competence of Ad hoc supervisors.

"The Ad hoc Panwaslu is the spearhead of Bawaslu supervision. Those who later go to the field more to conduct surveillance, but while maintaining integrity as an Adhoc supervisor," said Abhan Bawaslu Chairman when opening the launch of the Ad hoc Election Supervisory School Online, in Jakarta (Jakarta) 5/14/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meyakini jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sebagai ujung tombak pengawasan pemilu maupun pilkada. Sehingga Bawaslu perlu melakukan peningkatan kompetensi pengawas Ad hoc.

"Para Panwaslu Ad hoc adalah ujung tombak pengawasan Bawaslu. Mereka yang nantinya lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan,namun dengan tetap menjaga integritas sebagai pengawas adhoc," ujar Ketua Bawaslu Abhan saat membuka peluncuran Sekolah Pengawas Pemilu Ad hoc secara Daring, di Jakarta (14/5/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 saat terjadinya pandemik covid-19. Salah satu ancaman bahaya, yakni aspek keselamatan penyelenggara pemilu dan pemilih kala proses pesta demokrasi dilaksanakan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penyelenggara pemilu harus siap dan optimis dengan segala situasi dalam melaksanakan Pilkada 2020 yang berkeadilan. Dia pun menjelaskan lima kualitas Pilkada 2020 yang harus dijaga oleh pengawas pemilu lantaran pelaksanaannya dalam pandemi virus covid-19.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Mochammad Afifuddin views that the simultaneous elections of 2020 during the Covid-19 Pandemic require expensive, heavy, and complicated costs. The reason is there is a mobilization of officers who are not just officers of the Voting Organizing Group (KPPS), but also nurses and doctors.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan biaya mahal, berat, dan rumit. Pasalnya, ada mobilisasi petugas yang tidak sekedar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tapi juga perawat dan dokter.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu Member Ratna Dewi Pettalolo stated, according to the results of supervision conducted by the ranks of Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu, there was social assistance distribution (social assistance) during the 19th pandemic in 23 districts/cities in 11 provinces allegedly politicized incumbent candidate. One of the things that burst was by attaching a picture of the head of the region in the social assistance.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemik covid-19 di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi yang diduga dipolitisasi calon petahana. Salah satu yang menyeruak yaitu dengan menempelkan gambar kepala daerah dalam bansos tersebut.