close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Bima Proses Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang Libatkan Dua Kades
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Kabupaten Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Bima memperoses lebih dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Bupati/wakil Bupati Bima 2020 yang melibatkan dua orang kepala desa (kades).

Anggota Bawaslu Bima Abdurrahman mengatakan telah memperoses kasus keterlibatan kades Mbawa Kecamatan Donggo dan kades Pesa Kecamatan Wawo dalam masa tahapan kampanye ini. “Sudah kami proses dan berkas kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Bima,” tambah Abdurrahman di kantor Bawaslu Bima, NTB, Senin (26/10/2020).

Resmikan Kampung Pengawas Antipolitik Uang di Tanjungpinang, Bagja Minta Kedepankan Pencegahan
Ditulis oleh : nurisman pada :

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan kampung pengawasan antipolitik uang di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Sabtu, (24/10/2020).

Di hadapan ketua lembaga adat melayu yang hadir, dia berharap kehadiran kampung pengawasan antipolitik uang ini bisa memberikan tuah serta semangat dari lembaga adat melayu untuk bersama melakukan pengawasan politik uang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun ini.

Cegah Kluster Baru Covid-19, Abhan Minta Pengawas Serius Terapkan Protokol Kesehatan
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Wangi-Wangi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi mencegah kluster baru penyebaran covid-19, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pengawas harus serius menerapkan protokol kesehatan saat bertugas. Pasalnya dia menyatakan pelanggaran protokol kesehatan bisa ditindak.

Dia menyampaikan Pilkada 2020 ini menjadi hal yang tidak biasa dihadapi oleh pengawas, maka harus adanya pendekatan yang berbeda dengan masyarakat. Sebab diketahui, lanjut Abhan, berkaitan dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) perlu semangat lebih dalam menunaikan tugas di atmosfir yang baru.

10 Hari Kedua Kampanye, Fritz: Paslon Jarang Kampanye Daring
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan kampanye melalui dalam jaringan (daring) pada Pilkada 2020, paling jarang digunakan oleh para pasangan calon. Hal ini terlihat dari banyaknya temuan Bawaslu dalam pengawasan terkait kampanye tatap muka.

"Paslon di pilkada jarang sekali kampanye melalui daring. Kebanyakan masih melalui tatap muka dan pemasangan APK," ujar Fritz saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertema 'Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan di Pilkada Serentak 2020', di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Fritz Jelaskan Tiga Hal Penting Kompetensi Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan pentingnya kompetensi dalam aspek kelembagaan. Menurut Fritz setidaknya ada tiga hal penting kompetensi yang harus di kusai sebagai pengawas pemilu. 
 
Di Forum yang Digelar Irlandia, Fritz Paparkan Upaya Tangkal Hoaks Pemilu
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Namun, menurutnya penurunan hoaks di media sosial tidak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga pengawas pemilu. Diperlukan upaya sinergis dengan lembaga dan platform media sosial terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Afif : Kader Pengawas Adalah Subjek Demokrasi
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai kader pengawas dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) adalah subjek dari demokrasi. Maka perlu membumikan nilai-nilai pengawasan di kalangan milenial.

"Basis toeritik, regulasi, dan aturan yang melangit harus terus dibumikan dan di dekatkan kepada generasi milenial,” kata Afif dalam pembukaan SKPP di Gresik, Jawa Timur, Rabu (21/10).

Fritz Minta Pengawasan Medsos Lebih Jeli, Pembuat Kampanye Hitam Bisa Ditindak
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta pengawasan media sosial (medsos) harus lebih jeli. Menurutnya dalam menangani pelanggaran di medsos perlu berdiskusi dengan berbagai pihak sehingga bisa dipastikan apakah masuk dalam ranah pelanggaran pemilihan (pilkada) atau bukan.

Abhan Minta Kader SKPP Gelombang II Jadi Penggerak Pengawasan Partisipatif di Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) nasional gelombang kedua, angkatan ketiga kembali digelar Bawaslu. Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).

Abhan berharap kehadiran SKPP dapat menyebarkan virus-virus pengawasan di masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Terlebih gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Resmikan Sentra Gakkumdu Kepri, Dewi Minta Penuntasan Pelanggaran Pilkada
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu  Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa keberadaan sekretariat Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kepulauan Riau akan memudahkan polisi dan jaksa menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu.

“Polisi dan jaksa bebas datang ke gedung kantor sekretariat  ini atas inisiatif sendiri atau pun undangan untuk berdiskusi,” kata Dewi ketika meresmikan kantor Sekretariat Sentra Gakkumdu Provinsi Kepri, Senin (19/10/2020).

Resmikan Deklarasi Anti Politik Uang, Fritz Ingatkan Pentingnya Pendidikan Politik Kepada Masyarakat   
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Asmat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meresmikan deklarasi anti politik uang dan politisasi sara dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Dalamnya kegiatan deklarasi tersebut Fritz mengingatkan akan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pada penyelenggaraan Pilkada 2020.
 
Resmikan Kampung Sadar Pemilih, Fritz Ajak Masyarakat Awasi Pilkada di Papua
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meresmikan Kampung Mawokauw Jaya sebagai Kampung Sadar Pemilih. Peresimian tersebut dilakukan bertujuan mengajak masyarakat mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada  2020 di Provinsi Papua.
 
“Bawaslu Kabupaten Mimika jadikan Kampung Mawokauw di Distrik Wania Jaya sebagai Kampung Sadar Pemilih dan berpatisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua,” ujarnya pada saat peresmian sebagai kampung sadar pemilih di Distrik Wania Jaya Papua, Senin (19/10/2020).
Awasi Prokes, Fritz Minta Bawaslu Kaltara Sinergi Bawaslu Setempat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) bisa terus bersinergi baik dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penerapan protokol kesehatan, di setiap tahapan Pilkada 2020. Sebab jenis pelanggaran Pilkada tahun ini, lanjut Fritz, tidak hanya meliputi administrasi dan persoalan sengketa namun juga penerapan protokol kesehatan covid-19.
 
Afif: Simulasi Pemungutan Suara Guna Dapatkan Formula Pengawasan Prokes
Ditulis oleh : nurisman pada :
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sebenarnya. Hal ini menurutnya untuk mendapatkan formula pengawasan berdasarkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 atas berbagai potensi pelanggaran yang muncul sebelum pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020. 
 
Tak Sesuai PKPU, Bawaslu Kabupaten Mamuju Instruksikan Panwascam Turunkan APK
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan PKPU, dengan mengintruksikan jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) untuk menertibkan APK di wilayah masing-masing.

"APK yang ditertibkan merupakan APK pasangan calon yang tidak sesuai dengan aturan PKPU dan yang telah disepakati oleh pihak KPU bersama LO pasangan Calon," ujar
Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, Sitti Mustikawati, Sabtu (17/10/2020).