DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.
Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.
“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka membangun sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang kecurangan saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar diskusi kepemiluan: "Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi". Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Harper, Yogyakarta ini mengundang sejumlah pakar dan praktisi di bidang teknologi informasi.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu” di Yogyakarta, Rabu (20/4). Seminar yang digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat itu menghadirkan perwakilan dari Argentina, India, dan akademisi sekaligus penyelenggara pemilu dari Belanda.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH.,MH, Dr.Hasrat Arief Saleh, MS dan Rosniaty Azis, S.P.,M.Si serta di saksikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Rahim, SE.,MM telah selesai melaksanakan Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar.
Depok, Badan Pengawas Pemilu - Sumber penanganan pelanggaran berasal dari temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon. Setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang ditangani akan dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Pengawas Pemilu.
Manila, Badan Pengawas Pemilu – Jelang pelaksanaan pemilu di Filipina pada 9 Mei mendatang, Bawaslu RI diundang untuk berbagi ilmu tentang pengawasan pemilu di Negara tersebut. Pada acara bertema “Forum on Electoral Contest Resolution in Indonesia and the Philippines” yang berlangsung pada Rabu (13/4) kemarin di Manila, ketua Bawaslu RI Muhammad memaparkan bagaimana peranan pengawas pemilu dalam penegakan demokrasi di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyerahkan berkas ke Bawaslu RI terkait hasil seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Kamis (14/4).
Mereka diterima di ruang rapat lantai II kantor Bawaslu RI oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan TU Pimpinan, Agung B.G.B. Indraatmaja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyerahkan berkas ke Bawaslu RI terkait hasil seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Kamis (14/4).
Mereka diterima di ruang rapat lantai II kantor Bawaslu RI oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan TU Pimpinan, Agung B.G.B. Indraatmaja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyerahkan berkas ke Bawaslu RI terkait hasil seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Kamis (14/4).
Mereka diterima di ruang rapat lantai II kantor Bawaslu RI oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan TU Pimpinan, Agung B.G.B. Indraatmaja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ada yang berbeda dari perayaan ulang tahun Bawaslu pada tahun ini. Jika biasanya perayaan ulang tahun berbentuk perayaan seremonial, di perayaan ulang tahun kedelapan ini, Bawaslu justru menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta. Bertempat di lapangan kantor Bawaslu, Selasa (12/4), para pejabat struktural beserta seluruh pegawai Bawaslu RI menjalani tes urin bebas narkoba.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan pengawasan partisipatif merupakan dorongan dari masyarakat untuk menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya semakin tinggi partisipasi publik dalam peristiwa politik, maka akan semakin ideal kualitas pemilu di Indonesia.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu, namun fungsi dan kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini masih tidak jelas. Hal tersebut dikatakan Bambang Eka, konsultan International Foundation For Electoral System (IFFES) sekaligus juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2011-2012.
