Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangkaian pertemuan secara terpisah dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ,Bawaslu mengajak para jurnalis memproduksi kepemiluan secara benar. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty hal ini demi pendidikan politik dan mencegah merebaknya hoaks (kabar bohong).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak anggota Al-Jam'iyatul Washliah turut berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. Baginya, pemilu berkualitas yakni pemilu yang mampu menjaga daulat rakyat secara 'genuine' (tulus) berdasarkan prinsip kesetaraan hak pilih (equal suffrage) dan kepastian hukum (legal certainty).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurtunya, salah satu faktor kencangnya polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 terjadi karena urang meleknya masyarakat pada isu-isu yang ada pada media sosial (medsos).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, 14 Juni 2022, tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai. Puluhan ribu pengawas pemilu yang tersebar di seluruh penjuru tanah air melakukan apel siaga pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP yang membahas tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan dukungan bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan dimensi etik penyelenggaraan pemilu di tanah air. Bagi dia, masa depan martabat pemilu ada di tangan DKPP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understansing/MoU) antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus manajemen ASN berbasis sistem merit.
