Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengapresiasi kerja Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang menangani dugaan pelanggaran politik uang pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan antipolitik uang selama masa tenang yang dilakukan secara serentak di daerah yang menggelar pilkada sejak Minggu (6/12/2020) hingga Selasa (8/12/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam Pilkada serentak 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan potensi pelanggaran yang dapat ditemukan saat penggunaan dana kampanye, terutama saat pandemik Covid-19 yang masih merajalela.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan strategi pengawasan laporan dana kampanye Pilkada 2020. Pengawas pemilu harus memastikan kepatuhan pasangan calon (paslon) dalam melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan Pasal 74 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 akan berkurang. Alasannya, masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi terpuruk. Terlebih, adanya aturan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi Kantor KPK. Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan ada empat tahapan Pilkada 2020 yang disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang. Keempat tahapan tersebut yaitu tahapan pencalonan, dana kampanye, kampanye, dan tahapan pemungutan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan perlunya kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.
