Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – DPR Komisi II memberi apresiasi kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memastikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terlaksana sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan 2024 kepada DPR RI. Bagja menjelaskan, Bawaslu mencatat daerah yang telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang dan PSU terlaksana dengan cukup baik. Meski demikian, terdapat beberapa evaluasi pengawasan yang dilakukan di lapangan.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hadir dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Banten, Rabu (13/11/2024). Pertemuan ini membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, khususnya di Provinsi Banten.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI. Evaluasi disampaikan Bawaslu dalam forum rapat kerja bersama DPR RI, pemerintah, KPU, dan DKPP, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU bersama DKPP, Rabu (15/3/2023). RDP tersebut menyoalkan wacana penundaan pemilu akibat putusan perdata pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP dengan agenda mendengarkan penyampaian kesiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Bawaslu menyampaikan empat rekomendasi penataan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
