Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:54 WIB
Gerakan Pramuka merupakan wujud asosiasi dalam masyarakat. Dalam asosiasi ini, anggota mendapat pembelajaran berorganisasi dan pelatihan skill. Gerakan ini mempunyai potensi besar turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu. Gerakan Pramukan berfungsi sebagai sekolah demokrasi karena mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan civic skill seperti pengorganisasian, mengadakan pertemuan, menulis gagasan, berargumentasi, berpidato, dan sebagainya.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:51 WIB
Dalam melakukan pencegahan sekaligus menyusun strategi pengawasan yang tepat, Bawaslu melakukan sejumlah kajian dan penelitian bagaimana potensi pelanggaran dapat dipotret dengan tepat. Bagian Analisis Potensi Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu sebagai dapur kajian melakukan penelitian sejauh mana potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:47 WIB
Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:41 WIB
Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat, bukan hanya mengenai penyelenggaraan Pemilu, terlebih besar mengenai pengawasan Pemilu. Harus diakui, tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan Pemilu dan penegakan keadilan Pemilu.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:21 WIB
Abstrak : Pemilu berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pada pemilu 1999, pemantauan lebih ditujukan untuk melawan bangkitnya kekuasaan rezim Orde Baru. Selanjutnya berkembang memberi masukan dalam pembuatan rancangan peraturan penyelenggaraan pemilu, pendataan pemilih, pemilu inklusif hingga publikasi hasil pemilu.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:20 WIB
Abstrak : Identitas senantiasa menjadi komoditas politik yang digulirkan oleh para politikus dalam pertarungan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana politisasi identitas menguat pasca pemilu 2014 dan menjelaskan potensi-potensinya terhadap instabilitas politik dan integrasi bangsa. Data-data yang digunakan berasal dari kajian pustaka dan analisis berita-berita terkait dengan pemilu dan identitas, terutama pasca 2014.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:20 WIB
Abstrak : Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi fenomena kontemporer yang mengglobal, baik di negara yang telah maju dan matang demokrasinya, maupun negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pemilu masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices).
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:14 WIB
Sejarah demokrasi lokal di Indonesia kembali mengukir prasastinya dengan menyelenggarakan Pilkada serentak. Pada tahun 2017 telah terselenggara Pilkada serentak putaran kedua, setelah sebelumnya
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 14:06 WIB
Dalam pelaksanaan demokrasi elektoral, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan-keputusan umum. Peranan rakyat pemilih menentukan proses dan hasilhasil Pemilu. Mereka dapat memerpanjang mandat kekuasaan yang tengah dipegang oleh para wakil rakyat dan wakil daerah serta kepala eksekutif, sekaligus juga dapat mencabut mandat mereka tersebut melalui pelaksanaan hak memilih dalam Pemilu.
Ditulis oleh admin pada Minggu, 14 Januari 2018 - 13:57 WIB
Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.