• English
  • Bahasa Indonesia

Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar buku tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda, media, dan mahasiswa mengambil peran dalam Pemilihan 2024.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyiapkan data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam rapat penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/ desa.

Ditulis oleh : deytri aritonang
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 16:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ditulis oleh : admin
pada : Rabu, 20 Mei 2015 - 05:55 WIB

Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Senin, 18 Mei 2015 - 19:33 WIB

Padang Sidempuan, Bawaslu -- Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada awal bulan Desember 2015, memberikan dukungan pegawai sekretariat berlatar belakang ilmu hukum guna memperkuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dalam menyelesaikan sengketa proses pilkada.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 18 Mei 2015 - 14:43 WIB

Tapanuli Selatan, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu praktik menyimpang dalam rekrutmen kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar yang mesti dipenuhi bakal calon agar diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Menjelang tahap pencalonan pilkada serentak 2015 yang akan dimulai beberapa bulan mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mencium adanya modus baru dalam praktik "uang perahu".

Ditulis oleh : deytri aritonang
pada : Selasa, 12 Mei 2015 - 16:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggelar sarasehan sekaligus pertukaran pengetahuan (exchange of view) terkait pemilu dan pengawasan pemilu dengan delapan negara sahabat Indonesia, Selasa (12/5/2015). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberi masukan bagi perbaikan demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu di Indonesia.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 11 Mei 2015 - 10:22 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Masih adanya persoalan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) di sejumlah daerah, memunculkan wacana agar jadwal pilkada ditinjau kembali. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad berharap jadwal pilkada serentak 2015 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015, tidak diundur.

“Insya Allah Bawaslu RI dan KPU tidak akan memundurkan jadwal,” ujar Muhammad di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditulis oleh : admin
pada : Jumat, 1 Mei 2015 - 22:55 WIB

Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menghadapi Pemilukada Serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015 di 269 daerah seluruh Indonesia, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pendidikan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Ditulis oleh : admin
pada : Senin, 27 April 2015 - 12:27 WIB

Banjarmasin, Disela-sela sambutan ketua Bawaslu pada pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota Se - kalimantan Selatan memperkenalkan secara resmi Maskot Pengawasan Pilkada 2015 di Gedung Graha Abdi Persada.

“Dalam kesempatan ini juga kami memperkenalkan Maskot Pengawasan oleh Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan dalam rangka “Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota” dengan tema pengawasan partisipatif dengan slogan Baimbai Bawaslu Kita Awasi Pilkada 2015”. Ujar Mahyuni.

Ditulis oleh : admin
pada : Senin, 27 April 2015 - 11:02 WIB

Banjarmasin, Bawaslu Kalsel -  Menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu RI dan melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang - Undang No. 1 Tahun 2015. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Prov), Mahyuni, S.Sos., M.AP. sekitar pukul 16:00 WITA melantik Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Panwaslih) untuk 13 Kabupaten/Kota, di Gedung Abdi Persada Banjarmasin, Kamis (23/4/2015).

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 17 April 2015 - 21:45 WIB

Balige, Badan Pengawas Pemilu  -- Mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah  (gubernur, walikota/bupati) dalam pemilihan gubernur, walikota/bupati  dapat dimanfaatkan bandar narkoba untuk ikut bertarung dalam perhelatan politik 5 (lima) tahunan itu.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text