• English
  • Bahasa Indonesia

Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu, Parpol Dapat Ajukan Sengketa Proses ke Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dua Partai politik (Parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU pada Pemilu 2019 dapat  melayangkan gugatan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu.

Hal tersebut disampaikan Abhan kepada media ketika menghadiri Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2019 oleh KPU, di Hotel Grand Mercure, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

 "Parpol yang tidak lolos ini, dapat mengajukan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu. Silahkan datang ke M.H Thamrin 14. Kami terbuka untuk semua," terang Abhan.

Dari 16 Parpol,  terdapat 14 Parpol yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

14 Parpol tersebut yakni, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Penulis/Foto: Irwan

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu