Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan, Tak Hanya Prokes Masalah Klasik Masih Terjadi

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.

 

Dia menyebutkan beberapa masalah klasik itu misalnya soal daftar pemilih tetap (dpt) tidak ditempel, surat suara kurang, penggunaan hak pilih orang lain masih terjadi.

 

"Permasalahan klasik selalu saja terjadi meskipun ada wabah dan tidak ada wabah terjadi terus. Pokoknya kejadian yang terjadi diluar masa wabah juga terjadi dan juga banyak," kata Afif dalam sambutannya saat Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan di Malang, Jawa Timur, Minggu (20/12/2020). 

 

Selain itu, ungkap Afif ada juga perbedaan tingkat pemahaman dan kemandirian dari penyelenggara atau panitia pemungutan suara (PPS). 

 

Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu, permasalahan klasik yang terjadi di TPS yaitu DPT tidak dipasang sebanyak 2.495 TPS, informasi tentang daftar paslon tidak di pasang sebanyak 3.504 TPS. Lalu terdapat surat suara tertukar sebanyak 2.135 TPS, dan surat suara kurang sebanyak 4.007 TPS.

 

Selanjutnya TPS dibuka lewat pukul 07.00 sebanyak 10.938 TPS, perlengakapan pemungutan kurang sebanyak 3.074 TPS, dan saksi mengenakan atribut paslon sebanyak 2.533 TPS. 

 

"TPS yang buka lewat dari jam 7 pagi waktu setempat lebih dari 10 ribu, jumlah yang besar itu terjadi dari tahun ke tahun," tegasnya.

 

Editor: Jaa Pradana