Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 26 Januari 2021 - 15:03 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada 2020. Agenda sidang pendahuluan tersebut mendengarkan pembacaan permohonan pemohon yang di hadiri oleh Bawaslu daerah selaku pihak pemberi keterangan.
Ditulis oleh irwan pada Sabtu, 23 Januari 2021 - 13:09 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang menghadapi proses sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020 (PHP) pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Finalisasi Pemberian Keterangan Tertulis melalui Zoom, Sabtu (23/01/2020).
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 19 Januari 2021 - 15:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu yang sukses menyelenggarakan pilkada di tengah pandemik Covid-19. Salah satunya disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tandjung dalam rapat dengar pendapat (RDP) Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Gedung DPR RI, Selasa 19 Januari 2021.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 21 Desember 2020 - 11:09 WIB
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Minggu, 20 Desember 2020 - 22:00 WIB
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Rabu, 16 Desember 2020 - 16:40 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan akun resmi atau akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang. Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.
Ditulis oleh hendru pada Rabu, 16 Desember 2020 - 07:17 WIB
Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melaksanakan evaluasi terhadap seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan regulasi penyelesaian sengketa tahun 2021 mendatang.
Webmail
