Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi untuk Optimalisasi Fasilitasi Dukungan Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu 2024 diadakan secara daring (dalam jaringan) oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (8/2/2022).
Dia mencontohkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana ini berupa gedung perkantoran bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya, masih banyak kantor Bawaslu daerah yang belum mempunyai kantor sehingga menyewa kepada beberapa pihak. "Beberapa daerah sudah mendapatkan hibah tanah sehingga perlu dukungan lagi dari pemerintah," katanya.
Mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) ini meyakinkan, perlunya dukungan dari lembaga negara lainnya maupun pemerintah daerah (pemda). "Saya dulu Ketua Bawaslu Sulut. Itu di sana sekarang ada proses pinjam gedung pengadilan tinggi yang sudah tak terpakai. Tinggal menunggu persetujuan dari Mahkamah Agung. Jadi, Bawaslu ini perlu dukungan lembaga lainnya," jelas dia.
Sedangkan untuk sumber daya manusia (SDM) menurutnya pegawai Bawaslu di daerah masih banyak yang diperbantukan dari PNS (pegawai negeri sipil) dari pemda. Herwyn menyatakan perlunya dukungan pemda agar yang diperbantukan tersebut tak pindah tugas mengingat tahapan Pemilu 2024 tengah berlangsung.
Selain itu, hal yang menurutnya penting dalam mendukung kerja pengawasan pemilu dengan keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Sipil (PPNPNS) atau biasa dikenal pegawai honorer. "Aturannya PPNPNS ini hanya sampai November tahun ini, padahal Bawaslu ini paling banyak, sehingga akan menyulitkan ketika tidak ada saat tahapan krusial pemilu yang berlangsung. Kita sudah berkirim surat agar setidaknya pegawai kontrak ini minimal sampai akhir Desember 2024," tutur dia.
Selain itu, Herwyn menjabarkan Bawaslu telah menyusun indeks kerawanan pemilu (IKP) yang berisi pemetaan potensi masalah di seluruh daerah Indonesia. IKP ini, lanjutnya, dikonstruksi dari 61 indikator yang mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. "Indikator penyusun dimensi diaggregasi untuk mendapatkan skor masing- masing dimensi. Selain IKP ada pula netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi isu strategis dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu ke depan," imbuh dia.
Herwyn mengajak pula untuk bersama-sama membantu membangun toleransi dan anti-kekerasan sebagai akibat politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). "Pentingnya memperkuat kerja sama antar-lembaga negara dengan organisasi keagamaan," tegasnya.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
