Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jajaran pengawas Pemilu wajib melaporkan harta kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.
“Jangan sampai kita hanya fokus dalam pengawasan Pemilu tetapi kita lupa melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ini sangat penting,” tegas Fritz dalam kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Training Admin Unit e-LHKPN di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
LHKPN ini, jelas Fritz, memiliki landasan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2005. “Hal ini menjadi bagian desain untuk mendukung proses agar kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan,” sambungnya.
Sementara Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menjelaskan, LHKPN diwajibkan kepada seluruh warga negara yang masuk di dalam organik lembaga legara, lembaga pemerintah daerah yang anggarannya berasal dari APBN dan APBD.
“Bawaslu Provinsi harus belajar terus untuk teknik pengisian LHKPN karena dalam tata kelola administrasi yang baik LHKPN sudah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam peningkatan Reformasi dan Birokrasi,” jelas Gunawan.
Ditambahkan Kunto Ariawan dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, mengatakan LHKPN digunakan sebagai salah satu pencegahan korupsi. “LHKPN adalah untuk mengerem seseorang untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dan tugas kami adalah mendampingi Bapak/ibu untuk melakukan pelaporan LHKPN,” ungkap Kunto.
Penulis/Foto: Joiwenz
 |
 |
Webmail
