Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) melakukan kegiatan prapenandatangan dan finalisasi perubahan putusan bersama tentang Sentra Gakkumdu dalam Pilkada 2020. Kegiatan dilakukan di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan ada dua penyebab utama masalah dalam Sentra Gakkumdu yang kerap terjadi di kabupaten/kota. Maka dari itu, dia memandang perlu adanya finalisasi atau optimalisasi untuk mewujudkan kerja-kerja penindakan yang terarah.
“Kita ingin mewujudkan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu lebih terarah dan fokus dalam Pilkada 2020,” jelasnya.
Dewi menjabarkan masalah pertama terkait regulasi yang masih multi tafsir. Masalah kedua terkait sumber daya manusia seperti belum semua jajaran Bawaslu kabupaten/kota menyediakan sekretariat bersama Sentra Gakkumdu.
“Inilah yang tentu sedikit banyak dapat mempengaruhi pembahasan di Sentra Gakkumdu, khusus di kota Serang, yang masih membawahi oleh 3 polres dan 2 kejaksaan,” ungkap Dewi.
Wanita kelahiran Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini menambahkan dalam banyak diskusi ternyata sorotan publik terhadap Sentra Gakkumdu cukup besar. Kata dia, ada yang positif dan negatif, bahkan ada kritik yang sangat tajam.
“Hapus saja Gakkumdu, karena Gakkumdu itu tempat untuk menghentikan kasus, " ujarnya.
Dewi berharap kritikan ini dapat menjadikan Sentra Gakkumdu bisa efektif sebagai solusi penegakkan hukum dimana ekspetasi publik sangat besar.
Editor :Jaa Pradana
Fotografer : Nurisman
 |
 |
Webmail
