Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan salah satu fokus pengawasan Bawaslu yakni mengawal hak pilih. Bagja mengatakan, dalam memastikan hak pilih, Bawaslu fokus terhadap akurasi data kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih.
"Bawaslu terus mendorong langkah mengakomodir pemilih potensial Non KTP-el," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengecekan Kesiapan Pemungutan Suara Pilkada Tahun 2024 bersama Kemendagri, Menko Polkam, KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, Kejaksaan, dan stakeholder lainnya di Ruang Sidang Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Tidak hanya soal hak pilih, Bagja juga menyoroti terkait pengawasan masa tenang. Menurutnya, masa tenang merupakan tahapan krusial yang kerap diwarnai potensi pelanggaran, misalnya penyebaran hoaks atau kampanye terselubung.
"Saat masa tenang sering diwarnai dengan gangguan keamanan," ungkapnya.
Lalu pengawasan masa pungut hitung. Bagja menyebut pengawasan pada tahapan rekapitulasi suara sangat penting untuk menghindari kecurangan.
"Bawaslu memastikan pengawasan di tingkat TPS berjalan optimal. Termasuk mencegah manipulasi suara, " katanya.
Dalam kesempatan itu, Bagja juga menyebut lima provinsi rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilihan. "Kelima wilayah tersebut NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah," katanya.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dipimpin oleh Wamen Kemendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamen Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus.
Foto: Robi Ardianto
Editor: Jaa Pradana
