Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada 23 September. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya tahapan pilkada, Bawaslu melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA).
Senin (9/9/2019), Ketua Bawaslu Abhan beserta empat pimpinan lainnya, yaitu: Ratna Dewi Pettalolo, Mochamad Afifudin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar melakukan audiensi dengan MA. Rombongan diterima Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Supandi dan Panitera Muda TUN MA, Ashadi.
Baca juga: Peringati Haornas, Bawaslu Ajak Masyarakat Rutin Olahraga
Fritz menjelaskan, tujuan audiensi ini untuk meningkatkan intensitas komunikasi antara Bawaslu dan MA. Pasca pemungutan suara, keduanya akan menangani perkara yang diajukan oleh peserta pilkada yang tidak puas dengan hasil pilkada. Bahkan, sengketa yang telah diputus Bawaslu bisa dibawa banding ke MA.
“Jadi kami ingin samakan persepsi supaya proses penyelesaian perkara lebih cepat. Sehingga pihak-pihak yang berperkara bisa memperjuangkan keadilan dengan sebaik-baiknya,” kata Fritz usai audiensi yang berlangsung hampir 1 jam.
Selain itu, sambungnya, kedua belah pihak membicarakan jika nantinya ada gugatan yang diajukan peserta pemilu melalui email dan semacamnya. Hal seperti itu perlu dibicarakan lebih detail supaya memperlancar proses penyelesaian sengketa.
Baca juga: Sekjen Minta CPNS Resapi Lirik Mars Bawaslu
Dikatakan Fritz, MA menyambut baik kehadiran Bawaslu. Sebagai sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pesta demokrasi, dia meyakini harus rajin menjalin komunikasi demi menciptakan kehidupan demokrasi lebih baik.
“MA juga menghormati kewenangan Bawaslu dalam fungsi kuasi keadilan dalam pemilu. Kami juga menghormati kewenangan MA dalam menangani perkara pemilu,” ungkapnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Irwan
 |
 |
Webmail
